Polkam dan HAM

Imigrasi Hapus Kebijakan Deposit Rp25 juta untuk Paspor

Senin, 20 March 2017 14:40 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

MI/Susanto

MENDAPAT tentangan dari masyarakat, Ditjen Imigrasi akhirnya membatalkan syarat saldo Rp25 juta dalam tabungan untuk membuat paspor terkait tujuan wisata untuk mencegah TKI nonprosedural.

Sebelumnya, beredar surat yang terbit 24 Februari dari Imigrasi di masyarakat adanya persyaratan mempunyai tabungan Rp25 juta bagi masyarakat yang ingin membuat paspor namun diindikasikan sebagai TKI nonprosedural.

"Kita lihat tren sentimen masyarakat dan media cenderung negatif, sehingga pimpinan melihat ini sebagai aspirasi masyarakat, mulai hari ini pemohon paspor dengan motif wisata tidak akan ditanyakan saldo rekening Rp25 juta," ujar Kabag Humas Imigrasi Agung Sampurna di Gedung Imigrasi Kemenkum dan HAM Jakarta, Senin (20/3).

Agung mengkalirifikasi syarat Rp25 juta tersebut bukanlah syarat yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non prosedural melainkan hanyalah surat dinas korespondensi internal keimigrasian. Surat internal itu dibuat agar Imigrasi di daerah tidak berimprovisasi terkait syarat untuk pemohon paspor dengan tujuan wisata namun terindikasi sebagai TKI non prosedural.

"Sehingga (syarat) Rp25 juta bisa diasumsikan untuk living cost (biaya hidup) ketika dia hidup di luar negeri," sebut Agung.

Meski syarat tersebut tidak digunakan lagi, namun Imigrasi tetap berupaya untuk mencegah TKI non prosedural dengan motif wisata membuat paspor, yakni dengan memperdalam proses wawancara dengan mengecek profil dan menganalisa bahasa tubuh pemohon paspor.

"Proses profiling harus lebih dalam, gesture lebih dalam, dan database harus lebih dalam," ucapnya.

Agung menambahkan, tidak hanya untuk pembuatan paspor dengan tujuan wisata, pembuatan paspor untuk kunjungan keluarga, umroh, haji non kuota, ziarah, dan magang pada perusaaan luar negeri juga akan didalami dalam proses wawancara jika pemohon paspor diindikasikan tidak berterus terang membuat paspor untuk alasan bekerja di luar negeri.

Untuk memperoleh keyakinan terhadap pemohon paspor yang diindikasikan sebagai TKI nonprosedural, petugas imigrasi meminta persyaratan tambahan seperti surat undangan, jaminan, dan paspor keluarga di luar negeri jika beralasan akan melakukan kunjungan keluarga di luar negeri.

Untuk alasan umroh atau haji nonkuota, petugas akan meminta surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama dari daerah pemohon paspor serta surat jaminan dari Biro Umroh/Haji yang menjamin keberangkatan dan kepulangan pemohon paspor ke Indonesia. Untuk alasan magang di luar negeri, pemohon paspor harus memberikan surat rekomendasi dari BNP2TKI.

"Kebijakan ini semata-mata untuk mencegah WNI di luar negeri menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," tukasnya. (OL-5)

Komentar