Ekonomi

Kompetisi Bentuk Bunga Pinjaman Fintech

Senin, 20 March 2017 07:36 WIB Penulis: Ant/Pra/E-1

Pengunjung mencoba meja digital yang ada di Outlet Canggih BRI di Mall Kota Kasablanka (KoKas), Jakarta, beberapa waktu lalu. -- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

KEPALA Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menilai kompetisi antarperusahaan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) dalam ranah pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) akan membentuk standar bunga pinjaman sendiri di pasar.

“Jadi biarkan saja mereka bersaing, nanti juga akan terbentuk. Paling akan sedikit di atas bunga pinjaman perbankan. Katakanlah bunga perbankan 12% hingga 14%, (fintech) itu bisa jadi 15% hingga 18%,” ujar Firdaus di Jakarta, pekan lalu.

Firdaus menuturkan, untuk saat ini, otoritas memang tidak mengatur batas atau kisaran bunga pinjaman dari fintech. Namun, ia menekankan kepada perusahaan fintech untuk tetap memegang prinsip mengenali pelanggan atau know your customer (KYC), selain dari mengandalkan agunan untuk meminimalkan risiko kredit macet.

“Selain agunan, prinsip KYC itu penting karena agunan itu kan juga menjualnya butuh waktu. Nanti sistem informasi debitur (SID) pindah ke OJK. Dengan begitu, akan tahu orang yang mau pinjam ini kira-kira sudah punya pinjaman ke mana saja karena itu akan pengaruhi kualitas pembayaran,” ujarnya.

Dari hasil inventarisasi OJK, saat ini ada sekitar 100 perusahaan yang tengah mengajukan perizinan ke OJK sebagai perusahaan fintech. Yang resmi sudah mendapatkan izin dari OJK sendiri ada 10 perusahaan.

“Kan kita kasih waktu. Sebetulnya fintech itu kalau dari hasil inventarisasi kita sudah 100-an lebih, tapi ini makan waktu karena mereka penyesuaian modal, anggaran dasar usahanya, dan lainnya,” terang Firdaus.
OJK memang berupaya mengarahkan layanan pinjam meminjam fintech dapat memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi masyarakat.

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P yang sehat dan mampu melindungi konsumen.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan permodalan bagi perusahaan rintisan atau startup. Berdasarkan Data Asosiasi Fintech Indonesia, setidaknya ada 140 startup yang bergerak khusus di bidang teknologi keuangan pada tahun lalu.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, di sela-sela acara Scale-Up Asia 2017 di Jakarta, pekan lalu, mengatakan saat ini pemerintah belum bisa memberikan penyertaan modal dan sedang membicarakan bersama menteri keuangan.

Penyertaan modal pemerintah untuk pelaku startup, ungkap Triawan, adalah hal yang penting. Banyak perusahaan besar atau perbankan yang belum berani menanamkan investasi di sektor tersebut karena dinilai memiliki risiko tinggi. Dengan regulasi tersebut, setiap startup bisa mendapatkan penyertaan modal hingga Rp2 miliar. (Ant/Pra/E-1)

Komentar