Ekonomi

Inalum Siap jika Ditugaskan Pemerintah Kelola Freeport

Senin, 20 March 2017 07:49 WIB Penulis: Puji Santoso

Dirut PT Inalum, Winardi Sutono. -- MI/Puji Santoso

SAAT ini pemerintah masih dalam proses perundingan dengan PT Freeport Indonesia mengenai peralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pihak Freeport memberikan waktu 120 hari kepada Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan Freeport. Jika proses perundingan mandek, Freeport mengancam akan membawa kasus kontrak ke arbitrase internasional.
Namun, pemerintah Indonesia pun tak gentar. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah siap mengelola tambang PT Freeport Indonesia melalui perusahaan tambang milik pemerintah. Dalam menyikapi hal itu, PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum mengaku siap jika memang ditugaskan pemerintah untuk segera mengelola Freeport.

Untuk mengetahui kesiapan Inalum tersebut, wartawan Media Indonesia Puji Santoso mewawancarai Direktur Utama PT Inalum Winardi Sutono di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Bagaimana ceritanya PT Inalum bisa mencoba masuk ke bisnis pertambangan untuk mengelola PT Freeport?
Saat ini Inalum existing bisnisnya berkonsentrasi di bidang aluminium, dan instansi teknisnya di bawah Kementerian Perindustrian. Itu Inalum yang saat ini. Namun, jika nantinya Inalum menjadi holding industri pertambangan, berarti nantinya Inalum membawahkan perusahaan-perusahaan tambang sebagai anak perusahaan seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, serta 9,36% saham pemerintah yang ada di PT Freeport. Soal Inalum masuk bisnis pertambangan, ya tergantung holding itu. Saat ini kan belum. Namun, pemerintah telah memutuskan PT Inalum sebagai holding industri pertambangan.

Kenapa Inalum yang dipilih?
Karena hanya PT Inalum yang sahamnya 100% dimiliki pemerintah. Kalau Aneka Tambang, Bukit Asam, dan Timah, saham perusahaan-perusahaan itu kan sudah ada menjadi milik publik. Antam, Timah, dan Bukit Asam rata-rata 35% milik publik.

Katakanlah Inalum ditunjuk, lantas bagaimana kesiapan perusahaan ini untuk mengelola Freeport?
Begini ya. Yang mengelola Freeport itu nantinya PT Inalum Holding. Bukan Inalum yang sekarang. kalau Inalum holding kan nantinya ada SDM dari Antam, SDM dari Timah, dan SDM dari Bukit Asam. Ini kan mereka berkecimpung di pertambangan. Underground mining Antam sudah punya pengalaman sejak zaman Belanda. Contohnya, pertambangan emas di Cikotok (Lebak, Banten), di Pongkor (Bogor, Jawa Barat) itu juga underground mining. Ada lagi yang di Cibaliung, Pandeglang, itu juga underground mining yang dikelola Antam. Artinya apa? Untuk underground mining, PT Aneka Tambang sudah punya pengalaman banyak. Artinya, tidak ada masalah dalam pengelolaan Freeport.

Kapan Inalum holding itu dibentuk?
Sekarang belum. Kita sedang menunggu PP (peraturan pemerintah)-nya. Di PP holding itu kan nantinya akan ada penyebutan pengaturan tentang pengalihan saham itu.

Lantas bagaimana dengan saham yang 10,64% itu?
Itu baru berikutnya. Sebenarnya batasnya tahun 2017, ada 10,64% saham Freeport harus didivestasi lagi. Yang membeli saham 10,64% itu diharapkan yang pertama ialah pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa, barulah BUMD (badan usaha milik daerah) atau Pemerintah Provinsi Papua. Kalau pemerintah daerah tidak bisa, baru BUMN (badan usaha milik negara).

Lalu, dari mana Inalum memperoleh sumber dana untuk mengelola Freeport?
Yang dicari investor kan sumber dana yang paling murah. Apakah dari obligasi, apakah dari sindikasi perbankan, atau apa pun. Semuanya akan dilakukan kajian untuk itu. Jadi, bila menjadi holding tadi, kemampuan lebih besar. Berarti kalau ­mengekspansi atau mengakuisisi bisa menjadi lebih cepat daripada sendiri-sendiri. Diharapkan, akan meningkatkan value perusahaan.

Tapi biasanya kalau sudah masuk ke wilayah politis, malah bisa jadi hambatan?
Ya, itu saya rasa pemerintah sudah mengkaji dan mencari titik temunya. Lagi pula ada waktu beberapa bulan untuk negosiasi. (E-2)

Komentar