Polkam dan HAM

Putusan MA Krusial untuk Selamatkan DPD

Senin, 20 March 2017 07:45 WIB Penulis: Christian Dior Simbolon

MI/M IRFAN

MAHKAMAH Agung diharapkan mengeluarkan putusan uji materi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Tatib DPD) sebelum pemilihan ketua DPD yang baru pada 3 April mendatang.

Putusan MA diyakini menjadi kunci untuk menyelamatkan DPD dari gonjang-ganjing yang terjadi di tubuhnya.

"Kalau keluar sebelum 3 April, bisa dibilang, selesai separuh masalah. Namun, kalau setelah ada ketua baru, putusan MA justru akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Akan muncul kubu-kubu baru dan pertarungan baru. Bara konflik internal di DPD malah terus menyala," ujar pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, kemarin.

DPD akan menggelar rapat paripurna untuk memilih ketua baru pada 3 April mendatang. Pemilihan mengacu pada tatib baru DPD yang memangkas periode jabatan ketua DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Namun, tatib itu digugat Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan sejumlah anggota DPD ke Mahkamah Agung (MA). Mereka beralasan tatib itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Zainal, seharusnya periode jabatan ketua tidak diubah dalam tatib.

Pasalnya, kontrak konstitusional antara anggota DPD dan konstituennya ialah selama lima tahun.

Untuk mengikuti logika itu, seharusnya jabatan ketua juga sama jangka waktunya.

"Di sisi lain, rapat paripurna DPD yang menghasilkan tatib baru juga dipenuhi pelanggaran. Rapat tidak kuorum, penuh kegaduhan dan pemaksaan dari kelompok-kelompok tertentu. Sangat bisa diperdebatkan bahwa tatib yang dihasilkan itu cacat," jelasnya.

Kini pun kekisruhan DPD diperparah dengan masuknya banyak anggota DPD ke partai politik. DPD terkesan tidak punya masa depan.

"Kalau memang tidak berguna, malah jadi ada 136 pengangguran terselubung. Bila nanti ada amendemen UUD 1945 lagi, lebih baik dibubarkan saja DPD," cetus Zainal.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, sepakat MA harus 'merevisi' kesalahan pada tatib DPD.

Ia khawatir, tatib DPD terkait masa jabatan ketua DPD jadi preseden oleh lembaga negara lain untuk melakukan hal serupa.

"MA jangan memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang salah. Kita punya harapan agar MA bisa memberikan fatwa yang justru tidak mendukung makin kerdilnya DPD ini," ujarnya.

Melenceng

Lucius berharap DPD segera menyudahi konflik internal dan fokus membenahi kinerja.

Pasalnya, di tengah manuver-manuver politik yang dilancarkan sekelompok anggota DPD, kinerja lembaga produk era reformasi itu semakin melempem.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, menambahkan konflik internal yang terus terjadi di DPD menunjukkan DPD sudah jauh melenceng dari gagasan awal pendiriannya.

Bukan hanya karena pengerdilan dari eskternal, konflik internal juga makin mengecilkan peran DPD sebagai kamar penyeimbang.

"DPD sekarang sudah tidak lagi fokus ke arah penguatan kelembagaan, kepentingan daerah, dan rakyat, tapi malah ribut soal masa jabatan, dan ramai-ramai masuk ke parpol tertentu. Fungsinya sebagai penyeimbang hampir tidak ada," tandasnya. (P-1)

Komentar