Polkam dan HAM

Forum Rektor Tolak Sosialisasi Revisi UU KPK

Jum'at, 17 March 2017 17:55 WIB Penulis: Renatha Swasthy

MI/Susanto

FORUM Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menolak sosialisasi Revisi UU KPK yang saat ini sedang dilakukan Badan Keahlian Dewan DPR RI ke kampus-kampus. Sosialisasi dinilai tidak perlu dilakukan.

"Kami menolak sosialisaai RUU KPK yang sudah masuk ke kampus-kampus," kata Asep Saefuddin, Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3).

Asep mengatakan penyebutan sosialisasi yang dilakukan DPR salah. Sebab, kalau sosialisasi artinya Revisi UU KPK sudah ada. Padahal saat ini, revisinya belum ada. Revisi itu juga tidak masuk Prolegnas 2017.

"Kalau konsultasi bisa saja dalam kelompok akademisi, (nanti) kita memberikan masukan. Namun untuk sementara ini revisi UU KPK tidak terlalu urgent," tambah dia.

Asep menyebut, DPR seharusnya mendukung kerja KPK yang saat ini sedang giat memberantas korupsi. Apalagi baru-baru ini, kasus KTP-E terbongkar dan disebut melibatkan anggota dewan dan pemerintah.

Dewan seharusnya kata dia bukan justru menyerang balik KPK dengan revisi undang-undang. "DPR jangan melakukan penghambatan bilamana dalam dakwaan ada nama dari DPR dan pemerintah. Saya pikir tidak perlu menjadi risau," tandas dia.

Hari ini, sejumlah perwakilan dan Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi bertemu dengan pimpinan KPK. Mereka memberikan dukungan penuh pada KPK untuk mengusut terus kasus korupsi dan tidak mengindahkan isu-isu revisi.

Lewat pertemuan dan pernyataan resmi, Asep berharap kampus-kampus yang bakal didatangi untuk sosialisasi bisa menolaknya.

"Tentunya pernyataan kami sudah secara eksplisit menolak revisi UU KPK dan pernyataan kami ini diharap dibaca pimpinan kampus. Meskipun ada beberapa kampus bisa saja didatangi tapi diganti judulnya konsultasi, kalau sosialisasi keluar dari ranahnya," pungkas dia. (MTVN/X-12)

Komentar