Lingkungan

Siti Geram Pemulihan Karang Raja Ampat Bisa Lebih 10 Tahun

Kamis, 16 March 2017 19:30 WIB Penulis: Dheri Agriesta

AFP PHOTO / INDONESIA MARINE SECURITY AGENCY / BAKAMLA

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya geram dengan rusaknya terumbu karang utama di perairan Raja Ampat, Papua. Siti mengatakan, pemulihan terumbu karang itu bisa makan waktu lebih dari 10 tahun.

"Kita pikir bahkan bisa lebih dari 10 tahun karena karangnya juga karang keras yang tertabrak, dan pecah sampai cat kapalnya menempel," kata Siti di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 16 Maret 2017.

Siti mengaku mendapatkan kiriman gambar penampakan karang dari tim yang sedang bekerja mengumpulkan data di lapangan. Setelah mendapatkan data dari lapangan, pemerintah akan berkumpul untuk membahas hal ini. Pemerintah pun sudah mulai merumuskan instrumen hukum untuk menggugat kapal pesiar asal Inggris MV Caledonian Sky itu.

Siti mendapatkan kabar, pemilik kapal pesiar akan membayar ganti rugi dan melibatkan pihak asuransi. Kata Siti, pihak asuransi biasanya akan berargumentasi agar membayar dengan harga lebih rendah.

"Karena itu saya minta ke pak Dirjennya tolong cari datanya sebaik mungkin, seluruh kelengkapanya, kalau soal berapa (ganti ruginya) nanti harus dihitung dulu," kata dia.

Terkait instrumen hukum yang akan dipakai, sejauh ini, pemerintah akan menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Juga penggunaan aturan dari Konvensi PBB tentang hukum laut yang biasa disebut UNCLOS. Karena, kasus ini melibatkan kapal pesiar asing yang menabrak terumbu karang di perairan Indonesia.

Pendapat lain, kata Siti, UNCLOS bisa dipakai jia pemerintah mengharapkan kerja sama dengan negara asal kapal untuk membawa pemiliki pesiar ke pegadilan Indonesia. Namun, hal itu dapat terjadi jika negara asal kapal tersebut adalah peserta UNCLOS.

Jika pemerintah ingin menuntut ganti rugi, Siti mendapatkan masukan untuk mengunakan Pasal 1365 KUHP juncto UU No 32/2009 dan UU No 5/1990. "Karena menyangkut masalah perdata," kata Siti. (MTVN/X-12)

Komentar