Pilkada

MK Jamin Berikan Keadilan Pilkada

Rabu, 15 March 2017 06:57 WIB Penulis: (Nur/P-3)

ANTARA/RENO ESNIR

MAHKAMAH Konstitusi berjanji akan memperlakukan sama semua perkara hasil pemilihan kepala daerah yang sudah teregistrasi. “Semua perkara yang telah tere-gistrasi, sesuai dengan aturan yang berlaku, akan diperlakukan sama,” tegas Sekjen MK M Guntur Hamzah saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, selasa (14/3). Menurutnya, MK mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap 50 perkara yang telah tere-gistrasi pada Kamis (16/3). Adapun perkara yang akan ditindaklanjuti, kata Guntur, bergantung pada substansi dan pertimbangan majelis hakim.

Mahkamah, sambungnya, akan bersidang selama 45 hari terhitung sejak permohonan diregistrasi di buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Sidang akan berlangsung pukul 09.00-17.00 WIB. Namun, kata dia, batasan waktu tersebut bisa berubah sesuai dengan kesepakatan antara majelis hakim dan para pihak. “Kalau ada kesepakatan untuk menambah waktu di atas pukul lima, sidang tetap dilanjutkan.” Mahkamah akan mengeluarkan putusan dalam kurun 10-19 Mei. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengingatkan mahkamah agar benar-benar menjadi mahkamah keadilan. Mahkamah tidak boleh terjebak pada batas selisih suara yang tercantum dalam UU Pilkada. Jangan sekedar menjadi mahkamah kalkulator, tapi harus menjadi mahkamah keadilan bagi pemilih dan peserta pemilu.

“MK harus buka diri dan berkomitmen pada keadilan pilkada, yaitu tidak terjebak pada ambang batas selisih suara maksimal yang ada di UU. MK kan pengawal konstitusi, salah satu nilainya ialah keadilan. Karena itu, kalau hasil yang ditetapkan KPU melawan prinsip-prinsip demokrasi, MK harus meluruskan,” tandasnya. Dengan demikian, MK diharapkan tidak mengabaikan perkara-perkara pilkada yang kecurangannya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) kendati tidak memenuhi syarat formal selisih suara.

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menegaskan pihaknya belum membuka kemungkinan memproses gugatan sengketa pilkada yang tidak memenuhi syarat formal. Bila ada perubahan, harus melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH). “Semua harus diputus dalam RPH. Tidak bisa hanya menurut pendapat pribadi seorang,” ujarnya. Syarat formal pengajuan sengketa termaktub dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal itu menjelaskan, bagi provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. Selanjutnya, untuk provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi. (Nur/P-3)

Komentar