Pilkada

Islam tidak Larang Perbedaan Politik

Rabu, 15 March 2017 06:29 WIB Penulis:

MI/SUSANTO

AKSI melarang warga muslim untuk menyalatkan jenazah yang berbeda pandangan politik, khususnya di pilkada Jakarta merupakan sebuah kesalahan yang jelas menyimpang dari ajaran agama. Bahkan, seruan untuk menolak merawat jasad yang disampaikan melalui spanduk juga cenderung meresahkan dan telah mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana cara mengatasi situasi di kala agama telah dipolitisasi untuk meraih kepentingan politik kekuasaan? Berikut petikan wawancara Wartawan Media Indonesia Golda Eksa dengan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (14/3).

Bagaimana Anda menyikapi dua peristiwa penolakan untuk menyalatkan jenazah warga Jakarta?
Saya harus katakan itu perilaku tolol dan konyol. Sebagai yang memerintahkan (ketentuan larangan) itu tidak ada dasarnya sama sekali di dalam agama. Agama itu mengajarkan, memerintahkan, kalau ada warga muslim meninggal, wajib disalatkan sesama muslim.

Artinya?
Tidak ada kategori karena adanya perbedaan politik lalu jenazah yang pilihannya berbeda itu tidak disalatkan. Aturan itu tidak ada dalam Islam.

Bagaimana GP Ansor menyikapi kondisi tersebut?
Saya sudah perintahkan kepada seluruh kader GP Ansor yang ada di Jakarta dan daerah agar kasus-kasus seperti itu dihampiri. Kader akan merawat jenazah, memandikan, me-nguburkan, dan menahlilkan mereka selama 40 hari. Jangan khawatir, kita nanti yang akan menanggung semua biaya itu. Tindakan ini adalah ibadah jadi kami tidak perlu meminta bantuan dana dari siapa pun.

Penolakan untuk menyalatkan jenazah juga ramai diumbar melalui spanduk. Lalu, apa solusinya?
Yang paling penting ialah kehadiran aparat keamanan. Mereka harus tegas karena hal ini sudah menciptakan kere-sahan. Sebaiknya aparat cepat bereaksi untuk mencari tahu dan menyelidiki siapa pihak yang kali pertama membuat spanduk-spanduk (provokatif) seperti itu.

Cukup mengandalkan peran aparat penegak hukum?
Tentu tidak. Sebab yang paling utama ialah peran Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) selaku pemegang otoritas keagamaan di Indonesia. Jangan diam saja dan bukan sekadar komentar normatif tanpa kasih tindakan. Bagaimana bisa seperti ini, kok Menteri Agama cuma mengatakan ‘bicara dari hati ke hati’ dan menyindir masjid yang tidak mau menyalatkan jenazah.”

GP Ansor siap berbuat lebih jika apa yang diidealkan tidak tercapai?
Anggota kami ada sebanyak 1,7 juta orang yang tersebar di 415 cabang di 33 provinsi. Kami sudah keluarkan surat edaran dan nomor telepon agar masyarakat yang menemukan indikasi itu bisa menghubungi. Intinya saat ini kami hanya bisa mendesak aparat keamanan saja. Nah, kalau tidak bisa barulah GP Ansor yang turun tangan.

Penolakan menyalatkan jenazah dilatari politisasi agama untuk kepentingan politik, Anda sependapat?
“Ya, saya kira kita semua sedih melihat agama dipermainkan seperti ini. Yang pasti agama tidak mengajarkan itu. (P-5)

Komentar