Kesehatan

Komite tidak Asal Kirim Dokter Spesialis

Senin, 13 March 2017 03:15 WIB Penulis:

DOK KEMENKES RI

SEJAK zaman Orde Baru, tidak ada lagi aturan yang mendistribusikan para dokter spesialis ke daerah.

Akibatnya, para dokter spesialis menumpuk di kota-kota besar.

Dampaknya daerah-daerah terpencil, terutama daerah Indonesia Timur serta kepulauan, kekurangan dokter spesialis.

Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 31 Desember 2015, jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang terdaftar di KKI sebanyak 29.665 orang.

Bila dihitung dengan rasio spesialis dan jumlah penduduk, saat ini rasio spesialis ialah 12,7 per 100 ribu penduduk.

Itu melebihi dari target rasio yang ditetapkan, yaitu 10,2 per 100 ribu penduduk.

Namun, terdapat disparitas yang cukup besar antarprovinsi di Indonesia karena rasio dokter spesialis tertinggi berada di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali, sementara rasio terendah, yaitu NTT, Sulbar, Maluku Utara.

Dengan berkaca pada kondisi itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) pada 27 Februari 2017.

Program itu memiliki payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2017 yang berlaku efektif pada 12 Januari 2017.

Untuk angkatan pertama program WKDS, 71 dokter spesialis akan ditempatkan di 63 rumah sakit di 61 kabupaten/kota di 27 provinsi.

Untuk menjalankan program WKDS, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk Komite Penempatan Dokter Spesialis (KPDS).

Komite tersebut berfungsi untuk menyusun perencanaan pemerataan dokter spesialis, menyiapkan wahana untuk kesiapan WKDS, memberikan masukan menyusun rencana tahunan, membantu pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan WKDS, serta pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan WKDS.

KPDS diisi unsur Kemenkes; Kemenristek Dikti; Kemendagri; organisasi profesi dan kolegium; KKI; asosiasi institusi pendidikan; Ikatan Dokter Indonesia, asosiasi perumahsakitan; dan Badan Pengawas RS.

Pada tahap awal, WKDS diprioritaskan bagi lulusan obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif. Mereka diwajibkan mengikuti WKDS minimal setahun.

"Lima spesialis ini dulu yang kita utamakan di tahap pertama," kata Ketua KPDS, dr Nurdadi SpOG, pekan lalu.

Menurut Nurdadi, para spesialis yang diwajibkan WKDS ialah mereka yang lulus sejak Perpres Nomor 4/2017 itu diberlakukan, yaitu setelah 12 Januari 2017.

"Meskipun demikian, dokter-dokter spesialis yang sudah lulus sebelum itu juga bisa mengajukan diri untuk mengikuti program WKDS."

KPDS mengirim dokter spesialis ke daerah yang meminta.

Para dokter spesialis yang ikut WKDS jangan khawatir soal nasib di tempat tujuan.

Tempat praktik mereka nanti dipastikan sudah memadai.

KPDS akan mengunjungi terlebih dahulu daerah yang meminta dokter spesialis.

"Di sana kami akan melihat. Rumah sakit tujuannya, bakal tempat tinggal si dokter spesialis, dan keamanan mereka di sana," jelas Nurdadi.

Ia menjamin pihaknya tidak akan mengirim spesialis ke rumah sakit yang tidak lengkap.

Saat ini, tambah Nurdadi, ada 109 RS yang diusulkan menjadi tempat penempatan wajib kerja dokter spesialis.

"Tetapi baru 61 yang masuk coding 1."

Coding 1 adalah kategori RS yang siap dan direkomendasikan. Selanjutnya, tambah Nurdadi, ada coding 2, yaitu direkomendasikan dengan catatan.

"Mungkin ada lampu bedah yang belum terpasang, rumah dokter yang belum disiapkan, ini yang jadi catatan," jelas Nurdadi. Selanjutnya coding 3, yaitu RS yang sangat tidak direkomendasikan.

Soal insentif, menurut Nurdadi, sudah pasti menggiurkan.

"Setidaknya Rp30 juta sudah didapat dari pemerintah pusat. Biasanya dari pemerintah daerah ada serta biaya-biaya jasa pelayanan." (Yan/H-3)

Komentar