Kesehatan

Upaya Pangkas Ketimpangan

Senin, 13 March 2017 03:00 WIB Penulis: Indriyani Astuti

MI/Atet Dwi Pramadia

SECARA nasional rasio dokter spesialis di Tanah Air sekitar 12,7 per 100 ribu penduduk.

Sebagian besar dari mereka menumpuk di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Bali.

Imbasnya terjadi ketimpangan rasio dokter spesialis di sejumlah daerah, khususnya di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Di sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, atau Sulawesi Barat, rasio dokter spesialis tidak sampai 5 per 100 ribu penduduk.

Tidak meratanya distribusi dokter spesialis bermuara pada rendahnya mutu pelayanan kesehatan secara nasional.

Pasalnya, masyarakat di sejumlah wilayah tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara memadai.

Minimnya kualitas mutu layanan tentu bisa berujung pada rendahnya derajat kesehatan publik di Indonesia.

Dengan berkaca pada kondisi itu, pemerintah merilis program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).

Program anyar itu merupakan kegiatan penempatan dokter spesialis di rumah sakit (RS) milik pemerintah pusat/daerah.

Payung hukum program wajib kerja tersebut ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2017.

Dikatakan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Usman Sumantri, perpres itu berlaku efektif mulai 12 Januari 2017.

"Dokter spesialis yang lulus setelah 12 Januari wajib mengikuti program ini, sedangkan yang lulus sebelum tanggal itu juga boleh mendaftar walau sifatnya sukarela," ujar Usman di Jakarta, kemarin.

Pada tahap pertama ini animo terhadap WKDS begitu tinggi.

Sebanyak 144 RS yang mendaftar, 121 RS di antaranya divisitasi.

Sebagaimana prosedur yang ditetapkan, sebelum dokter spesialis tersebut ditempatkan, akan dilihat terlebih dahulu kesiapan rumah sakitnya.

"Dari 121 RS yang divisitasi, ada 90 RS yang kita rekomendasikan untuk ditempati dokter spesialis. Visitasi dilakukan oleh kolegium yang masuk Komite Wajib Kerja Dokter Spesialis. Jadi, kami (Kemenkes) lebih banyak memfasilitasi," kata Usman.

Sementara itu, penempatan akan terus dilakukan karena bulan depan akan dilakukan visitasi kembali untuk melihat spesialis-spesialis yang dibutuhkan di rumah sakit.

"Pada akhir Maret, kita akan visitasi kembali untuk segera menempatkan peserta WKDS (tahap kedua), imbuh dia.

Diutarakannya, dalam visitasi, tidak hanya sarana prasarana yang dilihat, tapi juga berbagai komitmen yang juga tercantum dalam MoU.

Seperti kebutuhan akan insentif tambahan.

Dari pusat, kata Usman, insentifnya tidak akan memadai.

Karena itu, pihaknya berharap daerah tetap memberikan insentif.

Dalam perpres tersebut juga diatur masa wajib kerja penempatan di daerah.

Yang paling singkat selama satu tahun bagi dokter yang melanjutkan program spesialis di perguruan tinggi dengan biaya mandiri.

Bagi dokter penerima beasiswa yang diberikan pemerintah, durasi penempatan bisa berjangka 2-4 tahun.

Lantaran bersifat wajib, jika tidak mengikuti program itu, yang bersangkutan bisa terkena sanksi. Sanksi yang diberikan ialah dokter tersebut tidak mendapatkan surat tanda registrasi (STR).

Tanpa mengantongi surat ini, dokter tersebut tidak bisa mendapatkan izin untuk melakukan praktik medis.

Insentif

Lebih jauh Usman memaparkan, pada 2017 ditargetkan sebanyak 1.000 sampai 1.250 dokter spesialis mengikuti program WKDS.

Untuk angkatan I akan dikirim 71 spesialis.

Prioritas penempatan ialah wilayah DTPK terlebih dahulu.

Untuk tahap awal, dokter spesialis yang diprioritaskan ialah spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis bedah, serta spesialis anestesi dan terapi intensif.

"Prioritas DTPK ialah demi asas fairness (keadilan)," kata Usman.

Perpres Nomor 4/2017, lanjut Usman, tidak hanya mengatur soal penempatan serta sanksi semata.

Peraturan tersebut juga mengatur soal pemberian insentif dari Kemenkes.

Jumlah insentif yang diberikan variatif, Rp23 juta-Rp30 juta per bulan bergantung pada tingkat kesulitan tiap daerah.

Insentif tersebut belum termasuk uang insentif dari daerah dan pembagian jasa pelayanan pasien BPJS Kesehatan.

Berkenaan dengan jumlah insentif, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Poedjo Hartono menambahkan, take home pay yang diterima dokter WKDS bisa mencapai Rp80 juta per bulan.

Dia mencontohkan dokter spesialis yang bertugas di Tidore mendapatkan insentif daerah Rp25 juta, dari Kemenkes Rp23 juta, dan dari jasa pelayanan kesehatan Rp30 juta.

Lebih jauh Usman menjelaskan, selain bertujuan membuka akses layanan lebih luas kepada masyarakat, program WKDS memiliki tujuan utama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dia mencontohkan kehadiran spesialis obstetri dan ginekologi bisa menekan angka kematian ibu akibat persalinan yang kerap terjadi di daerah.

Dokter anak juga bisa meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dengan pelayanan gizi dan imunisasi.

"Yang paling penting ialah asas keadilan. Artinya negara hadir dan memperhatikan rakyatnya yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan," Usman menandaskan.

Program WKDS sejatinya senada dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat membuka Rakernas Kesehatan 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (28/2).

Kepala Negara ingin semua jajarannya, mulai tingkat pusat hingga daerah, menangani permasalahan kesehatan di masyarakat.

Dia bahkan mengingatkan agar jangan ada lagi kasus anak gizi buruk. (H-1)

Komentar