Lingkungan

Ringan, Vonis Kasus Satwa Liar

Selasa, 7 March 2017 00:00 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani

ANTARA

PENUNTASAN kasus perburuan dan jual beli satwa liar yang dilindungi masih sulit dilakukan.

Keterbatasan pengetahuan dan kapasitas jaksa dalam merekomendasikan hukuman bagi pelaku dianggap menjadi salah satu penyebab.

Akibatnya, hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut masih minim.

"Salah satu penyebab masih maraknya kasus jual beli ilegal dan perburuan satwa liar dilin-dungi ialah rendahnya vonis. Itu karena isu satwa liar yang masih dipandang kurang penting dan pemahaman akan konservasi satwa liar yang masih kurang dipahami para jaksa," ujar Contry Director Wildlife Conservation Society-Indonesia Program (WCS-IP), Noviar Andayani, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (6/3).

Noviar mengatakan perdagangan satwa liar merupakan salah satu ancaman paling serius bagi satwa-satwa karismatik Indonesia seperti badak sumatra, harimau sumatra, gajah asia, dan trenggiling.

Sebagai negara yang kaya akan biodiversitas, Indonesia menjadi sumber utama, tujuan, dan tempat transit bagi penyelundupan dan perdagangan satwa liar.

Ditaksir, nilai dari perdagangan ilegal itu mencapai US$1 miliar per tahun.

Menurut WCS-IP, pada 2003-2016 terdapat 470 kasus kejahatan terhadap satwa liar yang diproses hukum.

Rata-rata pelaku divonis hukuman penjara di bawah dua tahun.

Adapun pemelihara satwa yang dilindungi belum pernah ada yang dipenjara.

Sejatinya, peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk konservasi satwa liar, sudah diatur di Pasal 33 UUD ayat 3 dan 4.

Aturan lain terdapat dalam UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta Peraturan Pemerintah No 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

"Namun, hingga saat ini aturan-aturan tersebut dianggap belum cukup kuat dan belum memberikan hukuman berat kepada pelaku. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan jaksa yang yang maksimal dalam menilai kasus-kasus kejahatan tersebut," kata Noviar.

Pengetahuan jaksa

Pada kesempatan sama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Noor Rochmad meng-akui belum maksimalnya kapasitas dan peran jaksa dalam kasus perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi memang masih terjadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini upaya peningkatan pengetahuan, profesionalitas, dan berbagai jenis capacity building akan dilakukan dengan menggandeng pemerhati dan ahli lingkungan.

"MoU ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan para jaksa dalam menangani perdagangan satwa ilegal," ujar Rochmat.

Ia menambahkan upaya peng-entasan kasus tersebut juga akan dilakukan dengan pemaksimalan hukuman yang akan dijatuhkan.

"Salah satu yang akan kami kembangkan ialah dengan melihat adanya kemungkinan tindak pidana ini berkembang ke pidana lain, misalnya pencucian uang.

Itu yang nanti dapat membuat hukuman lebih berat," ujar Rochmat.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, kasus perdagangan dan perburuan satwa liar yang masuk ke pengadilan terus bertambah.

Pada 2014 terdapat 12 kasus, pada 2015 bertambah menjadi 22 kasus, dan pada 2016 meningkat lagi menjadi 25 kasus. (H-3)

Komentar