MI Muda

Berikan Akses Politik Kami!

Ahad, 5 March 2017 08:22 WIB Penulis: Iis Zatnika

Rusharmanto dan Ariani, ketua dan staf Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas (PPIJA) Penca memperlihatkan alat bantu coblos tunanetra. -- Dok. PPIJA Penca

ALAT bantu coblos buat pemilih tunanetra itu dilengkapi huruf braile. Ada permukaan yang bisa diraba dan jadi petunjuk buat mereka yang tak bisa melihat untuk membedakan nomor kandidat pilihannya.

Buat mencoblos dengan paku, pun tersedia kotak yang dilubangi segi empat, seukuran 1x1,5 cm. Lubang itu jadi panduan agar mereka mereka tak meleset menusuk, dan surat suara ikut dihitung di penghujung waktu pilkada serentak Rabu (15/2). Khusus buat mereka yang bermukim di Jakarta, alat bantu itu akan kembali digunakan pada 19 April mendatang, saat pilkada putaran kedua digelar.

Bukan cuma buat disabilitas netra, pemilu akses pun dilakukan buat tunadaksa, tunawicara, tunarungu, tunagrahita, serta penyandang disabilitas mental. Maka, kehebohan itu pun terjadi di sekolah-sekolah luar biasa, panti-panti, hingga pasar dan mal ketika sosialisasi hingga simulasi dilakukan. Kian istimewa, ketika kegiatan itu melibatkan pemilih pemula.

Di SMA Luar Biasa (SMALB) Santi Rama, sekolah buat para tunarungu di Jl RS Fatmawati, Jakarta Selatan, mereka berkisah tentang debat tiga pasangan calon (paslon) Gubernur DKI Jakarta yang juga menampilkan bahasa isyarat. Nyatanya, jenis bahasa yang dibawakan, tak sepenuhnya sama dengan yang mereka pelajari di sekolah, kendati secara umum tetap bisa mereka pahami.

"Pemilu Akses itu artinya pemilu yang accessible, bisa diakses siapa pun, termasuk para disabilitas. Nah, berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkannya. Karena, menurut WHO, di negara berkembang, termasuk Indonesia, sedikitnya ada 15% warganya yang disabilitas, baik itu dari lahir, kecelakaan lalu lintas, bencana, atau karena insiden lainnya," kata Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilu Akses Penyandang Disabilitas (PPUA Penca) ketika ditemui di kantornya di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Libatkan disabilitas
Istimewanya, berbagai kegiatan Pemilu Akses itu melibatkan para disabilitas secara langsung. Ariani yang tunanetra, menjalankan kegiatannya bersama Rusharmanto Sutomo, stafnya yang tunadaksa, bermitra dengan Relawan Demokrasi (Relasi), para disabilitas yang melakukan rangkaian kegiatan Pemilu Akses, mulai di tahap sosialisasi hingga di hari pemilu.

"Nah, anak-anak di SMALB Santi Rama ini seru deh. Mereka semangat sekali sebagai pemilih pemula. Katanya, walaupun bahasa isyarat yang ditayangkan televisi, sedikit berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, tapi intinya tetap bisa dipahami," kata Sri Hartati, anggota Relasi yang seorang tunadaksa dan bertugas ke Santi Rama.

Tak main-main, dalam setiap kegiatannya, Tati dan Relasi jalannya harus berkolaborasi dengan tiga jenis disabilitas lainnya. "Sehingga beberapa jenis disabilitas terwakili," kata Tati.

Rangkaian sosialisasi yang berada di hulu itu kemudian berlanjut pada pengawalan proses pemilu.

Bukan mustahil
Nyatanya, kata Ariani, buat para disabilitas juga keluarganya, partisipasi dalam pemilu kerap dirasa mustahil, kalaupun mereka masuk ke bilik suara, berbagai pelanggaran pun terjadi.

Ketika sosialisasi di mal, Tati mengaku dihampiri seorang pengunjung yang mengaku saudaranya disabilitas. "Dia bahkan bilang, oh bisa ya disabilitas milih," kata Ariani. Bukan cuma hambatan terkait pemahaman, aplikasi aturan di lapangan pun kerap tak bersahabat.

"Kadang, petugas maupun keluarga, sengaja atau tidak, dengan berbagai alasan tidak mendaftarkan warga disabilitas sebagai pemilih. Kalau pun memilih, yang paling sering terjadi, terjadi pelanggaran, misalnya yang bantu di bilik suara itu petugas, seharusnya kan diberikan pilihan, dia maunya dibantu siapa, petugas atau keluarganya," kata Ariani.

Karenanya, khusus buat siswa di SMALB Santi Rama, Tati berpesan agar mereka meminta petugas dan keluarganya mengisi kolom disabilitas di daftar pemilih. Tujuannya, agar petugas tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu sang pemilih menyalurkan hask politiknya.

"Buat yang tunarungu, misalnya, seperti di Santi Rama ini, klau petugas tahu kan jadinya nanti petugas bisa memberitahu sata gilirannya tiba, karena kalau dipanggil kan enggak terdengar," kata Tati.

Pembelajaran tentang pentingnya fasilitas publik yang mengakomodasi kepentingan semua warga, termasuk yang disabilitas, juga berlaku di hari pemilihan. Pemilihan lokasi, peletakan tinggi dan lebar meja tempat bilik dan kotak suara menjadi penandanya.

"Sebenarnya nih, kami ini enggak ingin diistimewakan, jangan pula dikhususkan, yang diperlukan adalah akses agar kami punya hak yang sama dengan warga nondisabilitas, jangan pakai istilah orang normal lo, hehehe," kata Tomo.

Berjuang terus
Nyatanya, dalam berbagai proses pilkada serentak, termasuk pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran satu lalu, Ariani, Tomo dan Tati belum sepenuhnya bisa tersenyum lega. Berbagai tantangan Pemilu Akses masih ditemui di lapangan dan menjadi PR bagi putaran dua dan tentunya berbagai proses pemilu ke depan.

"Bahkan, banyak disabilitas tak punya KTP, dengan berbagai alasan, termasuk karena keluarganya enggan karena malu, lokasi TPS yang berundak dan bilik suara yang terllau mepet dinding sehingga menyulitkan pemakai kursi roda," ujar Ariani.

Perjuangan pemilu akses, kata Ariani, memang akan terus berlanjut. Ikhtiar itu bukan cuma mengajarkan tentang persamaan hak, melainkan juga pelajaran soal empati dan harga diri. (M-1)

Komentar