Pilkada

Kualitas Putaran 1 masih Bermasalah

Ahad, 5 March 2017 05:32 WIB Penulis: Golda Eksa golda@mediaindonesia.com

MI/ADAM DWI

DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai kualitas daftar pemilih tetap (DPT), kepatuhan terkait dengan standardisasi, serta mekanisme dan prosedur oleh KPPS, pengawas TPS, ataupun saksi pasangan calon masih menjadi masalah. Parameter itu terlihat dari belum meratanya pemahaman petugas di lapangan perihal surat undangan pemilih (C6) yang bukan menjadi prasyarat utama untuk dibawa ke tempat pemungutan suara (TPS), teknis penggunaan surat suara cadangan, dan cara merespons informasi, termasuk berita bohong yang ditanyakan masyarakat.

Guna mengatasi persoalan itu, Perludem pun mendorong KPU DKI segera membuat call center atau helpdesk sebagai jalur komunikasi dan penyebaran informasi yang meng-hubungkan pemilih, petugas di lapangan, dan para pembuat kebijakan di KPU DKI.“Untuk putaran kedua, mantabkanlah pilkada Jakarta sebagai referensi bagi daerah lain, khususnya mengenai berpolitik etis, matang, dan demokratis. Jangan dicederai dengan perilaku yang membuat orang berpikir sebaliknya. Jadikan Jakarta sebagai ujung tombak, contoh politik sejati,” ujar Titi.

Titi menilai KPU, Bawaslu, dan pasangan calon juga wajib memberikan contoh dengan tindakan kepada masyarakat. Artinya, ketika inisiatif itu datang dari figur yang dipercaya, tetapi tidak dibarengi upaya untuk menggerakkan, hal tersebut bakal sia-sia. Anggota tim pemenangan Basuki-Djarot, Jerry Sambuaga, memandang hal lain yang menjadi fokus evaluasi itu ialah upaya memperjelas konsistensi perangkat hukum, UU, dan segala macam bentuk re­gulasi. Tujuannya agar pilkada putaran kedua tidak menimbulkan polemik serta untuk menghindari konflik dan keresahan yang berpangkal dari informasi berita bohong.

Terlepas dari sejumlah catatan minus yang bersifat teknis dan administrasi, tim pemenangan Basuki-Djarot mengapresiasi kinerja pihak penyelenggara. KPU DKI dinilai berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi di Ibu Kota dengan sangat baik. Anggota tim pemenangan Anies-Sandi, Yupen Hadi, menegaskan semua pihak punya kewajiban untuk menjaga pilkada putaran kedua agar bisa berjalan aman, baik, nyaman, dan kondusif.

Akui bermasalah
Komisioner Bawaslu DKI Achmad Fachrudin pun mengusulkan KPU DKI serius melakukan perbaikan, seperti administrasi data pemilih. “Mengenai problem DPT, sebaik­nya KPU DKI dan jajaran harus bekerja keras,” ujarnya. Bawaslu DKI memberikan beberapa catatan hasil pemantauan selama pilkada putaran pertama. Intinya rencana pemutakhiran data pemilih putaran kedua harus ditekankan pada kualitas dan orientasinya bukan sekadar pada kuantitas semata.

Ketua KPU DKI Sumarno mengakui pihak penyelenggara telah melakukan banyak evaluasi, menerima masukan dan kritik dari sejumlah kalangan, serta menginventarisasi berbagai persoalan. Sumarno menghendaki pelaksanaan pilkada putaran kedua dapat berjalan lebih baik, inklusif, demokratis, dan bisa dijadikan referensi bagi daerah lain di Tanah Air. Oleh karena itu, tetap dibutuhkan partisipasi aktif serta kritik dari semua pihak agar KPU DKI dapat bekerja secara profesional, menjunjung netra­litas, dan berintegritas. (P-2)

Komentar