Pilkada

Rencana KPU DKI Disesalkan

Rabu, 1 March 2017 06:15 WIB Penulis: Nuriman Jayabuana nuriman@mediaindonesia.com

ANTARA FOTO/Wahyu Putro

RENCANA KPU DKI Jakarta menerbitkan diskresi untuk mengatur pelaksanaan kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ditentang sejumlah lembaga pemantau pemilu. Pasalnya, PKPU No 6 Tahun 2016 sudah mengatur secara jelas soal tahapan pilkada serentak 2017 ini. “Jika KPU memaksakan untuk merubah tahapan dengan membuka waktu untuk kampanye artinya sangat jelas bahwa ada agenda tersembunyi KPU DKI Jakarta yang bisa jadi sangat politis. Dengan demikian KPU DKI Jakarta bisa dinilai tidak profesional,” ujar Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Menurutnya tidak ada alasan kuat yang bisa menjadi landasan bagi KPU DKI Jakarta untuk mengutak-atik tahapan yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 6. Di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 mengatur soal tahapan Pilkada 2017 ini. Pelaksanaan pilkada putaran pertama sudah berlangsung sukses dengan mengacu pada PKPU tersebut. Walaupun banyak ditemukan masalah pada saat pemungutan suara, akan tetapi, hal itu tak mengganggu tahapan pelaksanaan secara keseluruhan.
]
“Saya kira demi kepastian hukum, sesuatu yang sangat penting untuk menjamin keadilan khususnya dalam pelaksanaan pemilu, KPUD tak seharusnya melakukan perubahan aturan tanpa alasan yang sangat darurat,” urainya. Lucius mengatakan pelaksanaan kampanye untuk menjelaskan soal program dan visi misi sudah dijalani pasangan calon di putaran pertama. Bahkan saking lamanya kampanye, masyarakat cenderung dibuat tak nyaman karena mengerucutnya pe­ngelompokan berdasarkan pilihan politik.

“Isu-isu sentimen SARA sampai harus mengusir persatuan. Itu semua telah sukses dilewati dalam waktu kampanye putaran pertama yang sudah cukup panjang waktunya,” imbuhnya. Itu sebabnya, ide KPUD DKI untuk mengubah aturan dengan membuka kesempatan kampanye bukan saja tidak bijak, tetapi juga tidak sensitif dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Perdebatan Dasar hukum pelaksanaan kampanye putaran kedua memang menuai banyak perdebatan. Sebab, undang-undang pemilihan kepala daerah tidak memuat aturan main dan ketentuan kampanye di putaran kedua.

“Kalau dilihat memang belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur pilkada putaran kedua. Termasuk apa saja yang mesti dipenuhi setiap pasangan calon. Misalnya, bagi petahana. Apa ada cuti atau tidak,’’ ujar Ketua KPU Juri Ardiantoro. Juri mengatakan prinsip dasar aturan kampanye tetap harus berpegang kepada aturan yang mengikat. Ketentuan yang dijadikan pegangan itu juga mengatur keharusan cuti bagi calon incumbent. “Maka harus ada aturan yang mengatur masa kampanye. Soal cuti juga sudah dibahas. Dari diskusi awal, kalau nanti diartikan ada masa kampanye, cuti petahana mesti diberlakukan.” Hanya saja kegiatan lanjut­an di putaran kedua bisa saja ditafsirkan bukan sebagai bentuk kampanye, tetapi sebagai bentuk penajaman visi dan misi. (P-2)

Komentar