Properti

Tren Pemasaran Properti lewat Broker Marak

Jum'at, 24 February 2017 00:45 WIB Penulis: Iqbal Musyaffa

ANTARA FOTO/R Rekotomo

BELAKANGAN terjadi fenomena baru. Pasar properti yang dikeluhkan belum membaik, tetapi fakta yang terjadi beberapa di antara proyek pengembang laris terjual. Bahkan, ada satu menara apartemen dengan jumlah unit 1.500 habis terjual kurang dari dua bulan. Setelah ditelusuri, ternyata 100% unit yang terjual tersebut dipasarkan agen properti. Kecenderungan pengembang memasarkan proyeknya lewat broker, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Hartono Sarwono, biasanya dengan alasan mereka butuh pemasaran yang agresif.

"Jadi untuk memperluas pemasaran, ya, lewat broker," ujarnya ketika dihubungi, Rabu (22/1). Hartono mengakui ada beberapa pengembang yang menyerahkan 100% penjualan produk mereka melalui broker dan ada juga yang hanya melepas setengahnya atau sebagian. "Yang pasti sekarang sudah hampir tidak ada pengembang yang menjual langsung ke konsumen." Hal senada diungkapkan Ketua DPD Arebi DKI Lukas Bong. Ia mengakui belakangan pengembang memercayakan pemasaran lewat broker karena lebih cepat terjual.

Namun, dia mengutarakan tidak sedikit peran broker pun berubah menjadi investor yang akan melepas properti mereka setelah harga melonjak. "Namun, itu tidak banyak, ada beberapa." Terkait dengan hal itu, Hartono berpendapat broker tidak boleh menahan penjualan produk properti kemudian baru dipasarkan ketika sudah ada kenaikan harga di pasar. "Tidak boleh ada konflik kepentingan. Broker harus fair dan berdiri di tengah-tengah antara pengembang dan pembeli. Akan tetapi, broker boleh membeli properti dari pengembang untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen asalkan dijelaskan kepada konsumen secara jelas terkait dengan harga dan produknya."

Biasanya broker membeli beberapa produk yang memiliki sudut pandang panorama yang baik untuk apartemen ataupun pada nomor-nomor unit yang bagus, kemudian dipasarkan kepada konsumen setelah ada kenaikan harga.

Aksi spekulasi
Berbeda dengan Hartono, Direktur Housing Urban Development Zulfi Syarif Koto justru menentang praktik pembelian unit terlebih dahulu oleh broker karena tergolong pada aksi spekulasi. "Broker harusnya menjual produk berdasarkan kepiawaiannya menjual dan pemahamannya tentang produk properti yang dipasarkan. Broker memiliki hak fee marketing sekitar 2%-3% dari nilai jual produk. Bukan dari aksi spekulasi membeli unit baru dijual kemudian," ujarnya.

Kondisi seperti itu, menurutnya, sering terjadi di lapangan ketika suatu produk properti dinyatakan habis terjual padahal pembelinya bukan enduser ataupun konsumen secara langsung, melainkan broker yang memborong unit untuk kemudian dijual. "Properti baik itu untuk segmen subsidi, menengah, ataupun menengah atas kan ditujukan untuk konsumen ataupun enduser. Akan tetapi, memang kalau untuk segmen menengah ke atas belum ada aturannya. Kalau untuk rumah subsidi sudah ada aturannya jelas rumah harus ditempati lima tahun baru bisa dijual untuk mengurangi aksi spekulasi," urainya.

Menurut dia, penjualan properti untuk menengah atas dengan cara seperti itu tidak masalah. Namun, bila dilakukan pada properti bersubsidi dinilainya melanggar dalam kategori pidana. Alasannya karena rumah subsidi menggunakan APBN. Sementara itu, GM Corporate Marketing PT Grahabuana Cikarang Jababeka Handoyo Lim mengatakan memiliki sistem untuk mencegah aksi spekulasi penjualan lewat broker melalui sistem yang dimiliki.

"Kita ada sistem satu nama satu pembelian untuk mendapatkan nomor urut pembelian. Jadi nama pembeli harus riil. Tidak bisa satu nama membeli puluhan unit. Kita tidak khawatir adanya penjualan yang bersifat semu," ujarnya. (S2)

Komentar