Jeda

Jalan Hukum untuk Konflik Mendasar

Ahad, 19 February 2017 11:38 WIB Penulis:

ANTARA/NOVRIAN ARBI

GURU Besar Sosiologi Universitas Indonesia Paulus Wirutomo mengatakan memang idealnya ada rekonsiliasi setelah pilkada serentak 2017. "Karena pemilu itu politik, kalau sudah kita lakukan (seusai pilkada), menurut aturannya, ya, sudah, siapa yang menang siapa yang kalah," kata dia kepada Media Indonesia, Selasa (14/2).

Namun, dengan menakar kondisi masyarakat Indonesia saat ini, Paulus berpendapat, "Masyarakat Indonesia sekarang secara sosiologis sebenarnya rekonsiliasi kedengarannya agak romantis."
Menurutnya, secara sosiologis terdapat konflik yang mendasar di antara kekuatan-kekuatan yang cukup besar. Konflik itu termasuk terkait dengan korupsi di masa lalu. Konflik kepentingan itulah yang mewarnai pilkada kali ini hingga menjadikannya paling rawan.
Alhasil, banyak hal yang diangkat dipermasalahkan padahal sebenarnya tidak terlalu signifikan. "Semua diperbesar, dibuat ribut," tambah Paulus.

Dengan begitu, keinginan rekonsiliasi akan realistis jika konflik mendasar di antara kekuatan-kekuatan yang berkepentingan diselesaikan secara hukum. "Kita harus realistis melihat konflik itu akan terus berlangsung sampai ada penyelesaian persoalan lewat hukum." Institusi kehakiman harus menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah itu secara hukum.

Terpisah, Ketua Umum Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj menilai kecenderungan masyarakat yang terpecah terjadi akibat belum matangnya proses demokrasi kita.

Di sisi lain, Said Aqil tetap menilai upaya rekonsiliasi cukup dengan cara-cara keseharian, termasuk lewat kegiatan di masjid.
"Sebenarnya masyarakat NU (Nahdlatul Ulama) setiap salat di masjid, mendatangi majelis taklim pengajian, itu sudah rekonsiliasi," cetusnya.

Selesai pilkada, biasanya di basis-basis NU para kiai di masjid akan mengajak masyarakat untuk saling memaafkan kalau ada ketegangan, lalu kembali akur, solid, dan rukun. "Kiai NU pasti begitu, di masjid tidak mungkin menghasut. Ormas lain juga harusnya begitu," sarannya. Karena itu, baginya, tak perlu juga tokoh-tokoh politik sengaja membuat acara rekonsiliasi masyarakat. "Lewat tokoh masyarakat lebih efektif," tandasnya. Her/M-3

Komentar