Polkam dan HAM

Angket Terus Bergulir, Partai Pendukung Pemerintah Tanggapi Santai

Jum'at, 17 February 2017 21:20 WIB Penulis: Astri Novaria

ANTARA/Wahyu Putro A

USULAN penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta terus bergulir di DPR RI.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini usulan hak angket tersebut sudah dibahas di Rapat Pimpinan untuk selanjutnya di bawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Sudah sampai Rapim dan sudah sampai penjadwalan Bamus. Kemungkinan Bamus itu kalau tidak hari Senin (20/2), ya Selasa (21/2)," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/2).

Selanjutnya, kata dia, di Bamus akan disepakati menyangkut lanjutan dari usulan hak angket untuk dibacakan dalam rapat paripurna. Namun Fahri mengatakan kemungkinan pembacaan usulan hak angket tidak dilakukan dalam waktu dekat lantaran DPR akan memasuki masa reses.

"Jadi usulannya dibaca dulu. Saya kira di Bamus akan dijadwalkan. Memang ada persoalan teknis, jadwal rutin DPR tanggal 23 atau 24 Februari sudah masuk masa reses," tandasnya.

Secara terpisah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menanggapi santai meski usulan hak angket tersebut akan bergulir di rapat paripurna. Pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain terkait hal ini agar usulan hak angket tidak dilanjutkan dan ditolak.

"Ya tidak ada masalah. Komunikasi (ke partai lain) pasti. Tapi mereka juga punya hak untuk menyampaikan itu. Semua partai pendukung pemerintah intinya semua menolak, PDIP saja 106 (orang), Golkar 91, PAN 49, PPP 39, belum ditambah PKB, Hanura, NasDem. Kan sudah lebih dari separuh," kata Idrus.

"Kalau mau mempertanyakan jalurnya kita minta supaya lewat Komisi II memanggil Mendagri untuk memberikan argumentasinya perihal kebijakan tersebut diambil," pungkasnya. (X-12)

Komentar