Ekonomi

BI Larang Uang Muka KPR Nol Persen

Jum'at, 17 February 2017 17:35 WIB Penulis: Micom

ANTARA/Ari Bowo Sucipto

BANK Indonesia mengatakan penawaran uang muka (down payment) nol persen untuk kredit pemilikan rumah (KPR) tidak boleh dilakukan karena menyalahi ketentuan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, ketentuan uang muka KPR sudah diatur dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang rasio kredit dibandingkan nilai aset (loan to value/LTV) yang terakhir direvisi pada Agustus 2016.

"Kita sudah atur LTV, harus ada minimum uang muka untuk penyaluran kredit mortgage. Kalau nol persen itu menyalahi dan sebaiknya tidak dilakukan," ujar dia, seperti diwartakan Antara, Jumat (17/2).

Dalam PBI mengenai LTV tersebut, BI mengatur rasio LTV untuk rumah tapak tipe lebih dari 70 meter persegi maksimal 85%, sehingga uang muka yang harus dibayarkan nasabah minimum 15%. Untuk rumah tapak kedua, dan ketiga, dengan tipe yang sama, rasio LTV dikurangi 5% (tiering). Sedangkan untuk rumah tapak tipe 22-70 m2, BI mengatur untuk rumah kedua, uang muka sebesar 15%, dengan rasio LTV 85%. Rasio LTV berkurang 5% menjadi 80% untuk rumah tapak ketiga dengan tipe sama.

Agus mengatakan akan menegur jika ada perusahaan pengembang atau bank yang menawarkan uang muka KPR nol persen.

"Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Agus menyatakan hal tersebut menanggapi masih banyaknya pengembang perumahan yang menawarkan uang muka KPR nol persen. KPR merupakan lini pembiayaan yang kerap dicermati BI sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap kesehatan makroprudensial. Makroprudensial merupakan indikator yang menekankan kehati-hatian untuk mencegah risiko terhadap stabilitas industri dan sistem keuangan.

Seperti ramai diwartakan, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP nol persen alias tanpa uang muka.

Skemanya, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama enam bulan. Uang hasil menabung selama enam bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10% dari harga rumah.

Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program itu digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal. OL-2

Komentar