Polkam dan HAM

Ratusan Laporan Pelanggaran Pilkada Masuk Lewat Qlue

Jum'at, 17 February 2017 16:15 WIB Penulis: Panji Arimurti

Ilustrasi

APLIKASI Qlue bersama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merilis jumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang dilaporkan masyarakat melalui aplikasi tersebut.
Adapun laporan yang masuk dari 1 Desember 2016 hingga 16 Februari 2017, tercatat berjumlah 803 aduan.

"Ini menjadi sinyal positif, masyarakat menjadi peduli dan berperan aktif. Tidak hanya mencoblos tapi juga mengawasi," kata Ketua Bidang Kebijakan Strategis Mastel, Teguh Prasetya, dalam konfrensi pers di kantor MASTEL, Jalan Tambak, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).

Teguh mengatakan, dari 803 aduan masyarakat yang masuk, 99% nya berasal dari DKI Jakarta. Sementara sisanya berasal dari daerah sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.

"Untuk Jakarta, wilayah Jakarta Barat mendominasi dengan 35% total laporan," kata Teguh.

Disusul kemudian, wilayah Jakarta Selatan 24,7%, Jakarta Timur 17,8%, Jakarta Utara 16,3%, dan Jakarta Pusat dengan 6,2%.

Untuk jenis pelanggaran, kata Teguh, paling banyak didominasi terkait atribut kampanye yakni hingga 83,1%. "Pelanggaran mengenai atribut kampanye seperti spanduk, stiker, dan juga banner," kata Chief Marketing Officer Qlue, Ivan Tigana.

Dan laporan berikutnya terkait Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 8,9%, surat suara 4,4%, dan 3,6% mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laporan-laporan mengenai TPS, Surat Suara, dan DPT tersebut terjadi pada hari pencoblosan."Untuk hari H, total ada 17 persen dari 803 laporan, kira-kira 136 laporan," papar Ivan.

Qlue dan Mastel menjamin verifikasi dari aduan-aduan tersebut. Karena setiap postingan laporan melalui Qlue disertai dengan geo-tagging (location based) sistem, sehingga setiap postingan laporan terjamin keakuratan lokasinya.

"Setiap postingan laporan juga dilengkapi dengan foto yang harus realtime. Jadi tidak bisa hanya upload foto seperti posting-posting di sosial media," ujar Ivan.

Ivan menambahkan, data-data laporan masyarakat ini dapat menjadi rekomendasi penyelenggaran pesta demokrasi yang akan datang. "Dari awal kami meluncurkan label pelanggaran pilkada, misi kami adalah bersama warga mengawal pesta demokrasi," ungkapnya.

"Untuk Mastel, ini menjadi sumbangsih kami bersama Qlue dalam pelaksanaan pilkada," tambah Teguh.

Untuk putaran 2 Pilkada DKI Jakarta, Mastel dan Qlue selanjutnya akan melakukan beberapa pengemebangan dashboard dan apps Qlue. Dashboard ini nantinya bisa diakses warga secara real time.

"Kami menargetkan pengembangan dashboard dan apps terkait pengawasan pelaksanaan pilkada ini sudah dapat dipergunakan pada saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, yang menurut jadwal akan diselenggarakan pada 19 April 2017," tandas Teguh. OL-2

Komentar