Polkam dan HAM

LBH-KontraS Ajukan Kasasi ke MA Terkait Putusan PTUN

Jum'at, 17 February 2017 16:15 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Dok. MI

LEMBAGA Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung menyikapi putusan PTUN terkait dokumen TPF Munir.

Seperti diwartakan, Kamis (16/2) lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan perkara No.3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).

Dalam salah satu amarnya, Majelis Hakim membatalkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 yang sebelumnya telah memutuskan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir termasuk kedalam kategori informasi publik lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

"Terhadap putusan tersebut, LBH Jakarta bersama dengan KontraS akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna melawan legalisasi tindakan kriminal negara yang telah dengan sengaja menutupi atau menyembunyikan laporan TPF Munir," ujar Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/2).

Aqsa menyatakan putusan tersebut sangat janggal sebab proses pemeriksaan di PTUN dilakukan secara tertutup dan para pihak yang berperkara hanya dipanggil untuk mendengarkan putusan. Padahal, lanjut Aqsa, Pasal 8 ayat (2) Perma No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan mewajibkan agar pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Selain itu, Aqsa melihat adanya aksi saling lempar tanggung jawab terkait keberadaan dokumen TPF Munir antara Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY. Padahal, sejatinya dokumen itu telah selesai pada 26 Oktober 2016 silam, dimana SBY telah menyerahkan salinan Laporan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir pada Kemensetneg. Namun ia menilai tidak ada itikad baik dari Kemensetneg yang seolah-olah mengulur waktu dengan tidak membuka dokumen TPF Munir dan justru mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Jika Pemerintah mempunyai itikad baik untuk mengungkapkan kebenaran, dokumen tersebut sudah dapat diungkapkan kepada publik sejak Kemensetneg menerima salinan Laporan dari SBY," ucapnya.

Aqsa pun tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Kemensetneg hanya karena Kemensetneg mengaku tidak menyimpan Laporan Hasil Penyelidikan TPF Munir. Sebab, sesuai Pasal 11 huruf f Peraturan Presiden No. 24/2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden yang notabene berada di bawah Kemensetneg, wajib untuk memberikan dukungan administrasi arsip dan dokumentasi bagi Presiden.

"Alasan bahwa Kemensetneg tidak menyimpan Laporan Hasil Penyelidikan TPF Munir tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan keberatan Kemensetneg," pungkasnya.

Seperti halnya LBH, KontraS pun berencana mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. KontraS adalah lembaga yang mengajukan permohonan ke KIP agar dokumen TPF Mnir dinyatakan sebagai dokumen publik.

KontraS menilai kasus kematian Munir bukan kasus sepele. Pasalnya, sejak Munir tewas 12 tahun lalu, aktor intelektual pembunuhan tersebut belum juga terungkap.

"Saat ini hanya disebutkan aktor lapangan yang sudah diadili," ujar Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS, Putri Kanesia.

KontraS terus mengupayakan publikasi dokumen TPF Munir yang diyakini sebagai kunci untuk menyelesaikan kasus tersebut.

TPF Munir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 111 Tahun 2004 yang dibentuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan pengungkapan kasus pembunuhan Munir masuk dalam agenda 100 hari kerja SBY kala itu.

Munir (lengkapnya Munir Said Thalib) terbunuh pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Ia meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam. Ia tewas karena diracun menggunakann arsenik. Satu pelakunya, Polllycarpus Budyhari Priyanto sudah divonis 14 tahun dan sudah bebas.

Namun diyakini Polly bukan pelaku tunggal. Pembunuhan Munir dipercaya sebagai upaya untuk membungkam kegiatannya sebagai pembela HAM. OL-2

Komentar