Polkam dan HAM

Penegak Hukum Kunci Penyelesaian Kriminalisasi Antasari

Rabu, 15 February 2017 17:02 WIB Penulis: Nicky Aulia Widadio

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan--- MI/ARYA MANGGALA

PIHAK penegak hukum menjadi kunci dari pengusutan dugaan adanya kriminalisasi terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Sementara itu, Polri menyatakan tidak akan terpengaruh sisi politis dari kasus Antasari.

Ditemui usai mencoblos di TPS 03 Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Antasari maupun SBY adalah pribadi yang sadar hukum. Selanjutnya merupakan tugas penegak hukum untuk mengusut tuntas.

Kalla juga membantah jika pemerintah ikut campur dalam pernyataan Antasari yang menyudutkan mantan Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya kira (pemerintah) tidak (menzalimi). Jadi pemerintah sekarang ya ikut aturan aja. Yang masukkan ke polisi kan Pak Antasari, dibalas juga oleh Pak SBY. Bagus lah. Itu kita semua sadar hukum artinya. Kita tunggu aja proses hukumnya," kata Kalla.

Seperti diberitakan sebelumnya, Antasari secara blak-blakan menyebut nama SBY sebagai pihak yang merekayasa kasusnya (pembunuhan) hingga dia divonis 18 tahun penjara. Hal itu didasarkan pada pengakuan bahwa dia ditemui CEO MNC Grup, Hary Tanoesoedijo dengan permintaan untuk tidak menahan mantan Deputi Gubernur Aulia Pohan yang merupakan besan SBY.

Pihak SBY pun langsung menyatakan akan menuntut balik Antasari ke kepolisian karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baiknya.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesetyo bila ada dugaan pembelokan hukum di masa lalu, maka sudah sepatutnya penegak hukum meluruskan kembali berdasarkan fakta yang ada. Pihak yang merasa dikriminalisasi, dalam konteks ini Antasari Azhar juga pun harus bisa membuktikan dugaannya dengan bukti-bukti yang ada.

"Pihak keamanan atau kepolisian harus menerima dan melaksanakan laporan tersebht berdasar bukti yang ada. Dan segera diumumkan ke publik apabila memenuhi bukti. Kalau nggak segera disampaikan, agar tidak berlarut larut jadi perang terbuka diantara tokoh politik," ujar Bambang di Polda Metro Jaya, Rabu (15/2).

Konsekuensi dari laporan Antasari bila tak terbukti, lanjutnya, ialah pihak SBY yang disebut Antasari sebagai inisiator kriminalisasi justru bisa menuntut balik. "Biarkan hukum yang berbicara," imbuhnya.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menerima laporan dari Antasari soal dugaan persangkaan palsu, serta laporan dari pihak SBY soal dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Terkait kedua laporan tersebut, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya akan memproses kedua laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Antasari sempat menyebut ada mantan ajudannya yang mengetahui pertemuan antara dirinya dengan Hary Tanoesoedibjo. Ajudan tersebut merupakan anggota Polri. Terkait hal ini Ari Dono mengatakan penyidik akan lebih dulu mendalami keterangan dari itu dari Antasari sendiri.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh hal-hal politis yang melingkupi kasus ini. "Kita ngga lihat ini politis atau tidak. Dari sisi hukum saja. Fakta-fakta yang kita dapat," tegas Ari Dono.

Ditemui terpisah, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan enggan menanggapi pertanyaan wartawan ihwal dugaan rekayasa kasus Antasari. Iriawan yang dulunya merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi Ketua Tim Penyidikan kasus Antasari.

"Saya pikir saya tak perlu menanggapi, karena sudah selesai? kasus yang saya tangani. Sudah inkracht," cetusnya.

Sementara itu, kasus laporan dugaan SMS palsu yang disampaikan Antasari ke Polda Metro Jaya hingga kini masih dalam tahap penyelidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Penyelidikan, kata Iriawan, terkendala oleh minimnya bukti.

"Kan sudah ditangani oleh Dirkrimsus itu, beberapa kali ditanyakan buktinya mana. Gak pernah diberikan juga oleh beliau. Kalau ada silakan, silakan publik melihat, kalau ada silakan," pungkas Iriawan.(OL-4)

Komentar