Eksplorasi

Deteksi Tsunami tanpa Sistem Pelampung

Sabtu, 11 February 2017 02:46 WIB Penulis: Zico Rizki

Sumber: BMKG/BPPT

PASCATSUNAMI Aceh 13 tahun lalu, pemerintah berupaya membuat kebijakan penanggulangan bencana melalui pembuatan sistem pencegahan dini tsunami.

Untuk pengadaan alat-alat, pemerintah menjalin kerja sama dengan Jerman dan Amerika.

Hingga akhirnya pemerintah bisa mandiri mengelola sistem tersebut.

Sistem peringatan dini tsunami itu menggunakan teknologi buoy (pelampung) di permukaan air hangat yang tersebar di hampir seluruh wilayah perairan negara ini.

Pelampung itu terhubung dengan sensor dasar laut (seafloor sensors) serta penangkapan data oleh satelit.

Biaya komponen pelampung itu mencapai ratusan ribu dolar AS. Biaya operasionalnya pun dikategorikan mahal.

Ironisnya, sistem mahal ini tidak bertahan lama.

Pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengonfirmasi semua buoy kini sudah tidak dapat beroperasi karena rusak.

Penyebabnya kurangnya perawatan, baik dari sisi finansial maupun operasional.

Kerusakan juga disebabkan aksi vandalistis beberapa pelaut yang mempreteli komponen inti dalam sistem tersebut.

Hal itu merupakan faktor penyebab tidak berjalannya sistem pendeteksian tsunami saat gempa Padang, Maret tahun yang lalu.

Gempa tersebut sebenarnya tidak menyebabkan tsunami atau hanya bisa disebut tsunami minor karena ketinggian air laut di daratan hanya sekitar 5-10 sentimeter.

Namun, karena 22 pelampung yang ada tidak berfungsi, petugas tidak mencabut tanda bahaya peringatan tsunami hingga 2 jam dan menimbulkan kepanikan luar biasa.

Tanpa Buoy

Untuk menyubtitusi sistem itu, kini para ilmuwan Indonesia mengembangkan cara mendeteksi tsunami tanpa menggunakan buoy.

Sistem yang dibangun dengan kerja sama peneliti AS serta bernilai US$3 juta (Rp40 miliar lebih) dari pendanaan US National Science Foundation merupakan prototipe jaringan sensor bawah laut tanpa pelampung.

Prototipe yang hampir empat tahun diuji coba telah disebarkan antara Padang dan Kepulauan Mentawai.

Sistem itu tidak butuh pelampung karena seismometer bawah laut dan sensor tekanan mengirim gelombang suara yang membawa data-data ke permukaan air yang lebih hangat.

Lalu gelombang suara dan data itu kembali menyelam ke kedalaman dan bisa menempuh jarak 20 sampai 30 kilometer untuk mencapai stasiun berikutnya yang ada dalam jaringan, dan begitu seterusnya hingga tiba di titik akhir dekat pantai.

Pada titik akhir di bawah air, jaringan itu membutuhkan beberapa kilometer kabel serat optik untuk menghubungkannya ke stasiun pantai di darat.

Data-data itu kemudian akan dikirim lewat satelit ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang bertugas mengeluarkan peringatan tsunami jika diperlukan.

Louise Comfort, pemimpin proyek dan ahli manajemen bencana dari University of Pittsburgh mengatakan seluruh proses dalam sistem itu bisa memberikan peringatan yang lebih cepat.

Yakni, mungkin hanya memakan waktu satu hingga tiga menit, bukannya 5-45 menit seperti sistem buoy.

Ia bersama timnya mengonfirmasi mampu mendapatkan catatan lebih cepat dari gerakan seismik dari perekaman yangl ebih cepat.

Selain itu, mereka mendapatkan sinyal yang lebih jelas apakah ada atau tidak ada kejadian tsunami. Sistem ini belum dikerahkan di tempat lain, tapi bisa menjadi pilihan bagi negara-negara yang rawan tsunami dengan bujet terbatas.

Perlu dukungan pemerintah

Iyan Turyana, ahli kelautan BPPT, mengatakan kini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sedang mempertimbangkan proposal untuk pendanaan proyek yang lebih besar dengan sistem baru ini.

Salah satu proses ialah peletakan kabel membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 miliar.

Sejak 2004, gempa merupakan mantra yang menandakan sebagai peringatan dini untuk pengevakuasian masyarakat secara cepat.

Anggapan seperti itu serta membuat pemangku kepentingan di pemerintah tidak yakin pengadaan sistem deteksi tsunami sangat penting.

Biasanya, setelah gempa, masyarakat langsung mengungsi.

Tidak perlu pendeteksian awal, mereka langsung saja mengungsi.

Inilah mengapa sulit mendapat anggaran untuk pengadaan sistem pendeteksian tsunami dari pemerintah.

(AP/L-1)

Komentar