Khazanah

Belajar dari Majapahit

Ahad, 5 February 2017 00:15 WIB Penulis: Abdillah M Marzuqi

MI/Ebet

Majapahit berhasil menghimpun kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan beberapa kerajaan di Asia Tenggara daratan dalam menghadapi perkembangan arus global perdagangan dan politik internasional di kawasan Asia Tenggara.

SEMULA, Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berlandaskan ekonomi agraris. Kerajaan itu didirikan Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana pada 1293 dan dibangun dari reruntuhan Kerajaan Singhasari akibat pemberontakan Jayakatwang, raja kerajaan-daerah Kadiri. Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang dibantu mahapatihnya, Gajah Mada.

Pada masa itu, hasil bumi yang melimpah ruah dari daerah pedalaman yang subur diangkut ke berbagai daerah untuk diperdagangkan, melalui jalur darat, sungai, dan laut. Pada zaman Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai para saudagar Jawa (Majapahit). Pada waktu itu mereka telah mengadakan hubungan perdagangan dengan daerah-daerah di luar Jawa, yaitu dengan Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin Malaka, dan Filipina.

Beberapa pelabuhan di daerah pesisir Jawa merupakan pelabuhan tempat pengumpulan barang-barang hasil bumi, khususnya rempah-rempah dari Maluku yang akan diperdagangkan atau dipertukarkan dengan barang-barang lain kepada saudagar-saudagar asing di pelabuhan Malaka.

Di daerah pesisir kemudian muncul kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat-pusat perdagangan di antaranya Canggu, Surabaya, Gresik, Sidayu, Pasuruhan, Tuban, dan Jepara yang ramai dikunjungi para pedagang dari Nusantara, Tiongkok, dan Arab. Lalu, akhirnya sekitar tahun 1500 datang pula orang-orang Eropa ke Nusantara.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan dan pelayaran antarpulau dan antar-Kerajaan Majapahit pun telah mengembangkan konsep kehidupan sosial-ekonominya dan berpaling dari sebuah kerajaan agraris menjadi sebuah kerajaan yang semikomersial dan menguasai perdagangan dan pelayaran di sekitar perairan Nusantara hingga puncak kejayaannya.

Pada masa kejayaan itulah Majapahit berhasil menghimpun kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan beberapa kerajaan di Asia Tenggara daratan dalam menghadapi perkembangan arus global perdagangan dan politik internasional di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ini telah menumbuhkan kesadaran dan kesatuan kerajaan-kerajaan di Nusantara dibawah pimpinan Majapahit dalam suatu jalinan kerja sama regional untuk kepentingan bersama yang dijalin dalam hubungan persahabatan.

“Pendapat bahwa Majapahit menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara perlu diluruskan. Sebab yang tepat, Majapahit itu menjalin kerja sama dengan kerajaan-kerajaan itu,” terang arkeolog dan ahli Majapahit dari Universitas Indonesia Hasan Djafar saat menjadi narasumber dalam diskusi budaya yang dihelat Jakarta Pauperum School of Art and Culture (Japa) di Galeri Cemara 6 Jakarta.

Persahabatan

Pada masa itulah kebesaran dan wibawa Majapahit berpengaruh luas di Nusantara. Majapahit menjalin kerja sama ekonomi dengan daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Desantara), dan oleh karena itulah daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan tersebut dilindungi Sri Maharaja Majapahit. Seperti disebutkan pada Pupuh XV: 1.4 Negarakertagama, bahwa pada waktu itu Majapahit telah memperluas hubungan regional ini dengan beberapa kerajaan yang ada di Asia Tenggara daratan dan bahkan yang ada di India.

“Itulah di antaranya daerah-daerah yang dilindungi Sri Maharaja. Sesungguhnya Syangka, Ayodhyapura, Kimutang, Darmmanagari, Marutma, dan Rajapura. Terutama Singhanagari, Campa, Kamboja, selanjutnya Yawana adalah sahabat-sahabat yang kekal (yang sama kedudukan),” begitu yang disebut Empu Prapanca dalam Negarakertagama, Pupuh 15:1.

“Hubungan ini dijalin dalam bentuk persahabatan atau Mitreka Satata,” tegas Djafar.
Majapahit telah mampu mengembangkan kehidupan bernegara dengan penuh dinamika dan toleransi dalam keragaman berbangsa dan budaya.
Konsep Persatuan Nusantara Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada itulah agaknya yang telah menginspirasi para Bapak Pendiri Bangsa pada masa awal Kebangkitan Nasional untuk dijadikan sebuah model persatuan Indonesia.

Para pendiri Bangsa dan Negara Indonesia, khususnya Bung Karno, sangat sadar akan besar dan beratnya tantangan menegakkan kesatuan bangsa dan negara di atas hamparan kemajemukan sosial-budaya Nusantara. Salah satu terobosan Bung Karno adalah dengan melemparkan konsep suku-bangsa. Suku yang berada dalam ranah sosial-budaya digandengkan dengan konsep bangsa dalam ranah politik.
Sebagai analogi, meja mempunyai empat kaki meja yang saling mendukung dan menguatkan. Jika salah satu kaki saja tidak berfungsi, meja tersebut tidak bakal bisa berdiri sempurna.

Itulah analogi yang tepat untuk Indonesia. Analogi itu digunakan Bung Karno untuk menegaskan bahwa kebangsaan ialah daun meja yang hanya mampu tegak ajek bila ia ditopang kaki-kaki meja.
Daun meja jelas merupakan bagian integral dari kaki-kaki meja. Yang satu hanya berarti bila ada yang lain dalam hubungan fungsional yang menopang dan mengukuhkan. Artinya, setiap kita ialah warga bangsa dan warga negara Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas primordial suku, ras, dan agama.

Patut diingat bahwa berbeda dengan kaki-kaki meja yang merupakan benda mati, suku-suku terdiri dari warga manusia makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, sikap, dan aspirasi serta perilaku yang hidup bergerak. Menyatukan daun meja dengan kaki-kakinya jelas secara substantif sangat berbeda dengan menyatukan beragam suku, umat beragama, dan golongan-golongan dalam suatu kesatuan bangsa dan negara.

Bung Hatta sudah mengingatkan bangsa kita pada 1950-an agar persatuan kebangsaan kita jangan sampai terjerembap menjadi persatuan bangsa. Artinya, persatuan Indonesia tidak boleh dipaksakan dengan kekerasan. Sesuai sila keempat dan kedua Pancasila, persatuan Indonesia harus diupayakan lewat jalan musyawarah yang dilakukan dengan tata-cara yang berperikemanusian yang adil dan beradab. Dari sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lampau sampai dengan era Orde Baru, persatuan kebangsaan kita telah dibayar dengan biaya kemanusiaan dan biaya perkonomian yang sangat tinggi. Pengalaman pemberontakan di sejumlah daerah-daerah serta perlawanan separatisme seharusnya menjadi pengalaman berharga yang sangat mahal.

Lalu, bagaimana harusnya merawat Indonesia yang sedemikian majemuk. Mengutip Sosiolog Thamrin Amal Tomagola yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. “Indonesia harus dirawat dengan dengan menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara.” (M-2)

Komentar