Teknopolis

Bijak sebelum Terjerat

Sabtu, 21 January 2017 09:30 WIB Penulis: Hera Khaerani

HOAX atau berita bohong menjadi istilah yang berseliweran saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam kicauannya di Twitter menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas dan keras bagi penyebar fitnah. "Fitnah, ujaran kebencian, dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat. Perlu penegakan hukum yang tegas dan keras," kicaunya di akun @jokowi akhir Desember 2016.

Namun, Santi Indra Astuti, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, baru mengenal istilah itu saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu media officer acara Deklarasi Masyarakat Bandung Antihoax itu menerima banyak informasi liar tentang presiden. "Mulai isu komunis sampai Tiongkok. Akan tetapi, tidak saya anggap serius juga, istilah hoax tidak saya kenal ketika itu, paling black campaign saja," ujarnya kepada Media Indonesia, pekan lalu. Pascapilpres, lanjutnya, informasi bias mulai berseliweran dari politik hingga kesehatan.

Perempuan yang tergabung dalam Forum Antifitnah Hasut dan Hoax itu mulai 2016 paham akan hoax. Ia pun mulai terbiasa untuk mengecek kebenaran informasi sebelum dibagikan di media sosial. "Dasarnya sederhana, malu. Saya pernah share info salah di grup WA keluarga, waktu ketahuan hoax saya koreksi, tapi beberapa kerabat sudah share ke grup-grup lain, lalu terucap, "Gimana sih bu dosen kok sampai salah (nyebar hoax), waduh rasanya malu sekali. Bikin kapok. Jadi lebih ke masalah integritas sih," ungkapnya.

Memastikan kebenaran informasi sebelum dibagikan memang perlu, apalagi sejak berlakunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berita hoax dapat dipidanakan. Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kecolongan
Mungkin dengan jerat hukum, pihak yang suka menyebar berita hoax bisa dihukum. Bak dua sisi mata koin, UU ITE dinilai masih ada kecolongan pasal yang seharusnya tidak masuk. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional Kejaksaan Agung RI Arief Muliawan menilainya sebagai kecelakaan hukum. Dalam dialog Dinamika UU ITE Pascarevisi di Jakarta, akhir bulan lalu, Arief menyebutkan salah satu klausul 'kecolongan' ialah pasal 31. Disebutkan, intersepsi atau penyadapan dalam rangka penegakan hukum hanya diperbolehkan bila atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau insitusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan undang-undang.

"Jadi misalnya ada terjadi pembunuhan yang terekam CCTV, dengan pasal ini nanti bisa saja pelaku mengatakan itu bukan barang bukti yang sah karena saat perekaman, intersepsi dilakukan bukan atas permintaan polisi," contohnya menafsirkan. Di samping itu, kegelisahan juga dialami mereka yang pernah dikriminalisasi dengan UU ITE. Saiful Anam dari Paguyuban Korban UU ITE merasa revisi UU ITE belum demokratis. "Masak teman-teman yang aktif di Facebook menyuarakan kritik untuk perbaikan, tidak boleh? Kedaulatan rakyat terhapus oleh UU ini," pikirnya.

Pengurus Serikat Buruh Bumi Manusia (Sebumi) itu dilaporkan ke polisi oleh manajemen PT Nanbu Plastic Indonesia dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat 3 terkait dengan pencemaran nama baik menyusul tulisannya di Facebook tentang pengusiran rekan kerjanya. Lebih dari setahun kasusnya bergulir tetapi tak kunjung usai. Nasib serupa dialami Muhammad Arsyad asal Makassar, Sulawesi Selatan. Meski dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar pada akhir Mei 2014 atas kasus pencemaran nama baik terhadap politikus Nurdin Halid, ia masih terlunta-lunta.

"Status saya belum in kracht van gewijsde, masih kasasi, tidak bisa melamar kerja," keluhnya. Tidak banyak perubahan dalam revisi diungkapkan Prita Mulyasari. "Sudah dari 2008 sampai 2016 tidak banyak perubahan. Sekarang bedanya, langsung masuk penjara atau tidak masuk penjara," simpulnya. Menurut Prita, yang paling penting direvisi dari UU ITE ialah definisi tentang pencemaran nama baik. "Kalau tetap tidak jelas definisinya di undang-undang, orang-orang biasa seperti saya baru akan tahu apa yang mereka sebut pencemaran itu kalau sudah masuk sidang. Kenapa tidak dibalik, bikin orang mengerti dulu batasannya," tukasnya.

Sosialisasi
Dengan banyaknya ketidakpahaman masyarakat akan UU ITE, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan mereka fokus melakukan sosialisasi ke seluruh daerah. "Kita utamakan daerah-daerah yang banyak kasus korban UU ITE," kata dia. Terkait dengan 'kecolongan' revisi UU ITE yang diungkapkan Arief Muliawan amat rentan disalahgunakan dan mencederai proses perlindungan hukum, Samuel menyerahkan semuanya ke proses pengadilan.

Data Safenet menyebutkan, sejak Agustus 2008 hingga 15 Desember 2016, terdapat 177 orang yang dijerat UU ITE. Sebanyak 144 di antaranya laki-laki, sisanya perempuan. Pelaporan paling banyak (36,72%) dilakukan penguasa seperti bupati, wali kota, dan anggota DPR/DPRD. Tidak menuntup kemungkinan, UU ITE yang telah direvisi ini pun akan ditinjau ulang dan direvisi kembali. Sementara itu, hanya ada satu cara agar tidak menjadi korban UU ITE, yakni lebih awas dan bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan melakukan transaksi elektronik. (M-4)

Komentar