Ekonomi

Relaksasi Jangan Hambat Hilirisasi

Kamis, 12 January 2017 08:58 WIB Penulis:

ANTARA/Agus W

SINYALEMEN perpanjangan izin ekspor ore (mineral mentah) tidak boleh jadi preseden yang akan menghambat pengembangan industri pemurnian dan pengolahan mineral (smelter). Pasalnya, kehadiran smelter bakal memastikan kecukupan pasokan bahan baku dan pertumbuhan industri produk logam dan mineral yang akan memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional dan daerah.

”Yang masih menjadi perbincangan ialah sampai di level mana ore boleh diekspor,” ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektroni­ka Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan di Kendari, kemarin.

Menurutnya, smelter bakal bertumbuh di wilayah kaya mineral Indonesia Timur seperti Sulawesi, Halmahera, dan Papua. “Sulawesi itu penghasil nikel terbanyak yang selalu langsung diekspor. Dengan smelter nikel mentah itu diolah dan memberi nilai tambah.”

Kontribusi smelter diyakini cukup besar. Sebelum era krisis moneter 1998, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 30%, kini kurang dari 20%. “Dengan smelter ini, kami menargetkan kontribusi itu setidaknya 20% di 2017,” tuturnya.

Saat ini tengah dibangun 10 smelter di Indonesia Timur, sehingga akan ada 22 smelter di Indonesia tahun ini. Oleh karena itu, penting untuk mengamankan suplai ore. “Sekitar 75% smelter telah beroperasi dengan investasi US$12 miliar, menyerap 15 ribu tenaga kerja,” papar Menteri Perindustrian Airlangga Hartato di kesempatan yang sama.

Di Jakarta, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) terkait relaksasi ekspor konsentrat (mineral olahan) dan ore. “Tadi sudah kita tandatangani. Tunggu saja pengumumannya. Tapi, smelter harus tetap dibangun,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, menyebut salah satu poin PP, yaitu per­ubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi ialah langkah rasional agar relaksasi ekspor mineral tidak menyalahi Undang-Undang 4/2009 (UU Minerba). “Pemerintah harus mengeluarkan perppu dan jangka waktu pembangunan smelter diatur lewat PP,” ujarnya.

Sebaliknya Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai perubahan status KK menjadi IUPK harus lewat renegosiasi. (Arv/Adi/Tes/Jay/E-3)

Komentar