Humaniora

Penindakan Perdagangan Satwa Liar Minim

Kamis, 12 January 2017 08:22 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

MI/Aries Munandar

PERDAGANGAN tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi secara daring perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan catatan World Conservation Society (WCS) Indonesia Program, sepanjang 2016 terdapat sedikitnya 3.000 unggahan terkait dengan perdagangan secara daring. Adapun yang bisa dijerat hingga ke ranah hukum hanya 10 kasus.

Unggahan tersebut menggunakan media sosial Facebook yang ramai digandrungi masyarakat Indonesia.

“Kita ini kan pengguna Facebook terbesar di Asia Tenggara. Dengan menggunakan media sosial terkenal ini, mereka (penjual) akan jaring pembeli. Dari situ mereka akan melanjutkan komunikasi menggunakan Blackberry messenger untuk kemudian sampaikan nomor reke-ning dan bertransaksi,” ucap Prog-ram Manager Wildlife Crime Unit (WCU) WCS Indonesia Dwi Adhiasto saat ditemui Media Indonesia dalam diskusi publik bertajuk Laporan Terkini Kejahatan terhadap Satwa Liar di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Kebanyakan, lanjut Dwi, satwa yang dijual secara daring merupa-kan satwa hidup. Di antaranya terdapat burung, kucing hutan, dan jenis ular dilindungi seperti ular hijau.

Sayangnya, tidak semua aktivitas tersebut dapat dihentikan WCS ataupun aparat. Pasalnya, kemudahan membuat akun palsu menyulitkan pelacakan para penjual. Belum lagi dengan adanya grup tertutup yang hanya bisa dimasuki orang-orang yang selama ini masuk lingkaran organisasi kriminal tersebut.

Grup tertutup tersebut, kata Dwi, merupakan grup terorganisasi. Itulah sebabnya, hingga kini, jalan yang bisa ditempuh hanya melaporkan ke pihak berwenang yang akan memblokir akun di Facebook.

“Mereka juga pakai rekening bersama, itu jadi salah satu kesulitan juga. Yang memiliki rekening inilah biasanya yang mendistribusikan pesanan-pesanan kepada para pembeli menggunakan jasa kurir,” imbuh Dwi.

Membaur
Dalam kesempatan sama, Kepala Subdirektorat 1 Badan Reserse Kri­minal Mabes Polri Kombes Suwondo Nainggolan mengatakan proses penindakan terhadap penjualan satwa secara daring memerlukan waktu lama. Pasalnya, aparat yang melakukan penangkapan harus terlebih dahulu membaur dengan para penjual.

“Kami mulai dari melihat akunnya. Kita dekati dan masuk ke dunia mereka. Itu untuk menyesuaikan diri dengan bahasa dan komunitas mereka sebelum akhirnya kami tangkap saat sudah melihat barangnya,” ucap dia.

Dikatakan dia, rencana pemerintah saat ini untuk menjadikan unit kriminal siber menjadi satu direktorat khusus akan menjadi penguatan dalam penindakan penjualan TSL dilindungi tersebut. Meski demikian, masih diperlukan penguatan kepada tiap kapolres maupun kapolda agar memperhatikan secara khusus isu penjualan TSL yang dilindungi.

“Saya tidak menampik jika penge-tahuan para penyidik masih kurang dalam hal ini. Itu sebabnya hukum-an maksimal masih sulit kita berikan kepada para pelaku,” imbuh dia.

Berdasarkan catatan, 52 kasus perburuan dan perdagangan satwa liar terjadi pada 2016. Sebanyak 90% kasus diproses secara hukum dengan 28 masuk tahap penyidikan dan persidangan, serta 19 kasus sudah divonis. (H-1)

Komentar