Megapolitan

Sekda DKI Diperiksa Kasus Sylviana Murni

Kamis, 12 January 2017 08:21 WIB Penulis: MI

MI/Rommy Pujianto

PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri berupaya membongkar adanya dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Kemarin, selain memeriksa fisik bangunan Masjid Al Fauz, penyidik memeriksa Sekda DKI Saefullah sebagai saksi sekitar 3 jam di Kantor Bareskrim, Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jaksel.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto membenarkan pihaknya tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan Masjid Al Fauz yang dibangun ketika Sylviana Murni menjabat Wali Kota Jakpus.

Erwanto belum bersedia mengungkapkan hasil pemeriksaan Saefullah dan pemeriksaan fisik bangunan. "Masih penyelidikan," ujarnya.

Masjid dua lantai itu dibangun Sylviana Murni pada awal Juni 2010 dengan menghabiskan dana Rp27 miliar dari APBD DKI 2010-2011.

Masjid rampung enam bulan kemudian (Desember 2010) dan diresmikan Gubernur Fauzi Bowo pada 30 Januari 2011.

Saefullah diperiksa selama sekitar 3 jam, yakni pukul 09.15-12.00 WIB. "Intinya saya diminta menjelaskan rencana awal pembangunan Masjid Al Fauz," imbuh Saefullah saat dimintai konfirmasi.

Saefullah dilantik menjadi Wali Kota Jakpus pada 4 November 2010 menggantikan Sylviana yang dipromosikan sebagai Asisten Pemerintahan Pemprov DKI.

Secara terpisah, Wali Kota Jakpus Mangara Pardede mengaku baru mengetahui ada masalah pembangunan masjid di kantor kerjanya. Dirinya belum mendapat panggilan. "Tahunya (ada dugaan korupsi) akhir 2016," cetusnya.

Sebelum memanggil Saefullah yang menjadi Wali Kota Jakpus menggantikan Sylviana Murni, penyidik sudah memeriksa Kabag Umum, Kasubbag Rumah Tangga, dan beberapa pejabat Kantor Wali Kota Jakpus pada masa kepemimpinan Sylviana.

Plt Gubernur DKI Sumarsono menyebut pemeriksaan Sekda DKI oleh penyidik Dittipikor Bareskrim Polri merupakan hal wajar. Pasalnya sekretaris daerah memegang jabatan yang bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan di bawahnya.

"Mau tidak mau yang menyangkut korupsi di lingkungan Pemprov DKI pasti sekda yang dimintai keterangan. Itu bukan berarti kemudian sekda menjadi terlibat di dalamnya. Belum tentu, itu informasi awal," tandasnya. (DA/Mal/Aya/J-2)

Komentar