Megapolitan

Disdik DKI Kewalahan Rehabilitasi Gedung

Kamis, 12 January 2017 08:55 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Dari total APBD Rp70,1 triliun, Disdik mengambil porsi 27,70% atau sebesar Rp17,61 triliun.

Setengah dari anggaran itu sebesar Rp9,05 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung (BTL) termasuk ke dalamnya gaji pokok dan tunjangan pegawai.

Nilai Rp9,05 triliun itu timpang jika dibandingkan dengan anggaran untuk rehabilitasi berat dan rehabilitasi total sejumlah sekolah pada 2017. Biaya yang dialokasikan untuk rehabilitasi berat dan total sebesar Rp1,8 triliun.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Susi Nurhati menjelaskan lebih besarnya anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai disebabkan banyaknya jumlah guru dan karyawan di Dinas Pendidikan.

"Jumlah anggaran gaji dan tunjangan kami memang lebih besar karena jumlah guru saja di Jakarta sudah 32.000, ditambah dengan PNS (karyawan) ada 40.000-an," kata Susi, beberapa waktu lalu.

Anggaran BTL yang paling besar ada pada anggaran tunjangan kinerja sebesar Rp4,41 triliun dan gaji pokok sebesar Rp2,29 triliun. Selain itu, tunjangan keluarga Rp118 miliar, tunjangan jabatan Rp4,92 miliar, tunjangan fungsional sebesar Rp116 miliar, tunjangan umum Rp47,6 miliar, dan dana transportasi pejabat Rp32,76 miliar.

Biaya rehabilitasi total meliputi 103 lokasi dianggarkan sebesar Rp1,57 triliun dan rehabilitasi berat di 143 lokasi sebesar Rp235,48 miliar. Ditambah dengan manajemen konstruksi design and build rehabilitasi total gedung sekolah di tiga wilayah dan manajemen konstruksi rehabilitasi berat di sudin wilayah sebesar Rp17 miliar.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Disdik DKI Gunas Mahdianto, anggaran sebesar Rp1,5 triliun saja untuk rehabilitasi sudah membuat pihaknya kewalahan. "Jumlah sumber daya kami kurang," kata Gunas, kemarin.

Sebanyak 103 gedung yang harus direhabilitasi total di antaranya SDN Rawa Barat 05 Jakarta Selatan, SDN Kebon Manggis 05/14 Jakarta Timur, dan gedung SMPN 220 Jakarta Barat.

Pangkal masalah
Lebih besarnya anggaran gaji dan tunjangan PNS, menurut dosen Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Riant Nugroho, menjadi pangkal masalah perbaikan pendidikan di Jakarta.

Meski Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengamanatkan pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari total APBD, hal itu tidak tecermin dari kondisi sejumlah bangunan sekolah.

"Ada kesalahan di teori dan metode penganggaran. Pasalnya, tidak ada aturan yang membatasi jumlah anggaran di tiap dinas untuk gaji dan tunjangan. Ini pangkal kegagalan pembangunan," kata Riant.

Riant mengingatkan, jika pembangunan ingin lebih baik, diperlukan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembatasan. Hal itu terjadi di luar Jakarta. Di Sulawesi, lanjut Riant, ada kota yang 90% anggaran mereka digunakan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS.

Padahal, gedung sekolah di Jakarta belum sepenuhnya laik untuk proses belajar mengajar. Seperti yang dialami di Jakarta Barat, dimana 1 gedung diisi 5 sekolah. (J-2)

Komentar