Polkam dan HAM

Kejagung segera Keluarkan Sprindik Baru Kasus PT Mobile8

Rabu, 11 January 2017 22:12 WIB Penulis: Arga Sumantri

ANTARA

KEJAKSAAN Agung terus memproses kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile8 Telecom. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) disebut segera mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru atas kasus tersebut.

"Saat ini kasus itu masih berproses," kata Jampidsus Arminsyah seperti dikutip Antara, Rabu (11/1).

Sprindik baru itu dikeluarkan untuk dua tersangka, yakni Komisaris PT Bhakti Investama Hary Djaja dan mantan Direktur Mobile8 Telecom Anthony Candra. Sprindik baru dikeluarkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan kedua tersangka itu, pada 29 November 2016.

Sedianya, hakim tunggal praperadilan kasus itu, Irwan, memerintahkan untuk menghentikan penyidikan kasus itu. Sebab, kasusnya dinilai lebih mengarah ke penyidik pajak.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, perkara PT Mobile8 Telecom bukanlah kasus pajak, tapi murni tindak pidana korupsi. Itu sebabnya Kejagung akan menerbitkan kembali sprindik kasus tersebut.

"Kejaksaan Agung bukan menangani kasus pajak," kata Prasetyo di Jakarta.

Prasetyo yakin benar kalau ada kerugian negara dalam kasus itu. Apalagi, kata dia, penyidik Jampidsus juga telah mengantongi kerugian negara akibat pembayaran restitusi pajak perusahaan tersebut.

"Yang pasti sudah ada audit kerugian negaranya," tambah Prasetyo.

PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.

Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.

Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.

Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.

Diduga faktur pajak yang telah diterbitkan yang seolah-olah ada transaksi-transaksi antara PT Mobile8 Telecom dan PT DNK, digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.

Pada 2009, PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut. (MTVN/OL-3)

Komentar