Polkam dan HAM

Bupati Nonaktif Subang Divonis Delapan Tahun Penjara

Rabu, 11 January 2017 21:31 WIB Penulis: Budi Mulia Setiawan

ANTARA

BUPATI nonaktif Subang Ojang Suhandi divonis delapan tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan kejahatan korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis Ojang dengan hukuman delapan tahun penjara. Ojang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan korupsi (suap) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sidang yang dimulai pukul 17.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Longser Sormin menyatakan terdakwa Ojang Sohandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Atas kesalahannya tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman selama delapan tahun dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan penjara.

Vonis tersebut lebih rendah satu tahun jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Berkas putusan yang dibacakan bergantian oleh Longser dan dua hakim anggota, Endang Mamun dan Sri Mumpuni, di hadapan empat orang tim JPU KPK dan empat penasihat hukum terdakwa Ojang.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Ojang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor jo 55 Ayat (1) ke-1/ jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.

Sementara dakwaan kedua Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999. Lalu dakwaan keempat Pasal 3 UU RI 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 KUHP.

Sementara hal yang memberatkan, menurut Longser, terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan, serta belum pernah dihukum.

Atas putusan majelis hakim tersebut, Ojang menyatakan menerima dan dia tidak mempersalahkan atas sesuatu yang diberikan oleh dia kepada orang/dan orang tersebut tidak dijerat oleh hukum.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Rohman Hidayat, mengaku menerima atas vonis hakim tersebut. Menurutnya, vonis hakim selama 8 tahun itu sudah sangat menguntungkan Ojang.



"Karena ini kan pasal berlapis ya, dan kemudian ada kaitannya dengan TPPU, jadi ya kami tidak perlu berdebat lagi, karena kalau melihat perkara yang lain, pasal berlapis dan kemudian ada kaitannya dengan TPPU itu bisa lebih dari 10 tahun ya. Yang penting vonis lebih rendah dari tuntutan, jadi intinya kami tidak mau memperdebatkan lagi," kata Rohman.

Sementara JPU KPK, Fitroh Rohcayanto, menyatakan belum mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

"Kami pikir-pikir. Kami akan memanfaatkan waktu selama tujuh hari untuk berpikir, apakah kita terima atau tidak, akan kita pelajari dulu," katanya. (MTVN/OL-3)

Komentar