Megapolitan

Bareskrim Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid

Rabu, 11 January 2017 20:31 WIB Penulis: Yanurisa Ananta

Ilustrasi MI/Rudi Pata

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Saefullah memenuhi panggilan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri, Rabu (11/1). Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pengadaan masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010 dan 2011.

Saat dihubungi Media Indonesia, Saefullah mengatakan dirinya diperiksa selama tiga jam. Dirinya datang pada pukul 08.30 di Kantor Bareskrim di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dimulai pukul 09.15 dan berakhir pada pukul 12.00 WIB.

“Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.15 sampai pukul 12.00,” kata Saefullah, hari ini.

Pada pemeriksaan itu, Saefullah mengaku diberi sejumlah pertanyaan. Pertanyaan inti dari pemeriksaan fokus kepada rencana awal pembangunan Mesjid Al Fauz yang berada di dalam kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Ia diminta untuk menjabarkan kronologis pembangunan sejak tahun 2010.

“Inti pertanyaannya saya diminta penjelasan terkait rencana awal pembangunan Masjid Al Fauz di Jakarta Pusat yang sudah direncanakan sejak 2010,” imbuh Saefullah.

Masjid Al-Fauz yang terletak di kantor Wali Kota Jakarta Pusat diresmikan di era Fauzi Bowo pada 30 Januari 2011. Masjid dua lantai itu dibangun menggunakan dana APBD 2010 sebesar Rp27 miliar.

Masjid Al Fauz sudah terbangun pada masa kepemimpinan Sylviana Murni sebagai Wali Kota Jakarta Pusat. Sylvia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat hingga awal November 2010. Saat kepemimpinan Sylvi habis, Saefullah dilantik menggantikan Sylviana yang dipromosikan sebagai Asisten Pemerintahan Pemprov DKI pada 4 November 2010

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Dittipikor Bareskrim Polri terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai hal yang wajar. Pasalnya, Sekda memegang jabatan yang bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan di bawahnya.

"Karena Sekda penanggungjawab atau komandan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dinas,” kata Sumarsono.OL-2

Komentar