Ekonomi

Relaksasi Ekspor Minerba Dibawa ke Istana

Selasa, 10 January 2017 09:58 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

Antara/Rosa Panggabean

MENDEKATI batas waktu relaksasi ekspor konsentrat yang sedianya selesai besok, pemerintah terkesan belum mau terang-terangan perihal kebijakan selewat 11 Januari 2017.

"Kita cari jalan terbaik kemudian besok (hari ini) akan dilaporkan ke Presiden agar diputuskan," ujar Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, ketentuan mengenai relaksasi ekspor konsentrat kembali menjadi salah satu poin pembahasan dalam Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah (PP) No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Relaksasi dilakukan kendati berdasar UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ekspor mineral mentah dilarang mulai 2014 demi mendorong industri penghiliran dalam negeri.

Namun, periode transisi tidak dimanfaatkan baik. Alhasil, masih banyak perusahaan tidak siap. Pemerintah kemudian memberi relaksasi ekspor konsentrat bagi mereka yang komit membangun smelter. Namun, hingga tenggat terakhir, pada Januari 2017, masih ada perusahaan yang belum menuntaskan pembangunan smelter.

Pemerintah, lanjut Luhut, telah mengkaji sejumlah opsi agar kebijakan penghiliran baru tidak bertentangan dengan UU No 4/2009 yang revisinya masih bergulir di parlemen.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengakui perubahan dalam PP No 23/2010 rentan bergesekan dengan aturan yang ada meski tidak eksplisit menyebut poin yang dimaksud.

"Kita sudah excercise, ketemu beberapa pilihan yang nantinya kita jelaskan ke Presiden sehingga tahu untung-ruginya ketika diteken," tegasnya yang menyebut arah UU Minerba sudah tidak jelas.

Dalam menindaklanjuti kebijakan penghiliran mineral yang sudah berjalan, Kementerian ESDM mengusulkan 11 poin dalam penyusunan perubahan PP. Salah satunya ialah permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus operasi produksi dapat diajukan paling cepat lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya kontrak.

Aturan saat ini ialah pengajuan perpanjangan izin usaha baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak tamat.

Poin lain ialah pemegang kontrak karya (KK) diberi peluang ekspor konsentrat (mineral hasil olahan) asalkan mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi dan komit merampungkan pembangunan smelter. "Kita penalti kalau tidak selesai," imbuh Luhut.

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai relaksasi tidak cukup kuat lewat PP. Menurutnya, harus ada produk hukum selevel UU No 4/2009. "Pemerintah bisa mengajukan rancangan UU perubahan atau terbitkan perppu."

Harus berpihak
Mengenai jenis konsentrat yang mendapat pelonggaran ekspor dalam tempo dan volume tertentu, Kementerian ESDM membatasi relaksasi tidak berlaku bagi komoditas nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mewanti-wanti kebijakan penghiliran mineral harus berpihak terhadap industri hilir Tanah Air. Pasalnya pembangunan smelter domestik kian menggeliat yang artinya membutuhkan kepastian bahan baku berupa mineral mentah. (Dro/E-1)

Komentar