Polkam dan HAM

Putus Rantai Dinasti Politik

Ahad, 8 January 2017 07:56 WIB Penulis: Nur Aivanni

MI/Adam Dwi

RUANG gerak dinasti politik yang sudah mengakar di Indonesia harus ditutup karena selama ini cenderung koruptif. Pemerintah pusat juga diminta berperan mengawasi pengisian jabatan di daerah. Pengawasan pemerintah pusat dalam penerapan kebijakan yang dikeluarkan masih lemah, bahkan cenderung reaktif seperti pemadam kebakaran dalam menanggapi masalah yang muncul di daerah.

Pendapat itu disampaikan Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng dan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo dalam diskusi bertajuk Korupsi dan Politik Dinasti, di Jakarta, kemarin.

"Seharusnya pemerintah pusat bisa mengantisipasi penyelewengan di daerah pascadikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," ujar Endi.

Sejak PP 18/2016 keluar, lanjut Endi, pemerintah seharusnya mengantisipasi risiko ketika akan terjadi pengisian jabatan besar-besaran di semua daerah yang rentan terjadi praktik penyimpangan.

Menurut Endi, pengawasan terhadap pengisian jabatan di daerah seharusnya dilakukan Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro).

"Kan ada tahapan. Ketika dibentuk pansel, harus ada pelaporan dari daerah ke pusat bahwa pansel sudah terbentuk. Selama ini ada enggak teguran dari pusat ketika pansel tidak terbentuk? Di Balikpapan, misalnya, kepala dinasnya kaget kok saya dapat jabatan ini atau di jabatan yang sama tanpa dia ikut proses. Artinya ada daerah yang tidak menyeleksi terbuka sama sekali. Juga di Natuna, Jambi, dan daerah lainnya," paparnya.

Memperbaiki sistem
Di tempat yang sama, Adnan Topan mengatakan ada tiga cara untuk menutup ruang gerak dinasti politik baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Upaya dalam jangka pendek yakni memotong struktur dinasti politik dengan penegakan hukum. "Kalau tidak dipotong, akan semakin berakar seperti di Banten," tambahnya.

Sementara itu, pada jangka menengah, dengan menutup ruang korupsi melalui pendekatan teknokratis seperti penetapan e-budgeting. Namun, saat ini penerapan sistem daring tersebut merupakan inisiatif dari kepala daerah dan bukan perintah dari undang-undang. "Kalau ini diterapkan dan bagian dari perintah UU, itu akan sulit bagi mereka yang mau mencuri uang negara. Ini harus ada inisiatif dari pemerintah pusat," tambahnya.

Upaya dalam jangka panjang dilakukan dengan menyadarkan masyarakat agar selektif dan tepat dalam memilih calon kepala daerah. Ia menambahkan, sejak pemilu langsung diterapkan pada 2004 sampai 2013, sudah ada 58 dinasti politik di Indonesia.

Di sisi lain, saat dihubungi secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung pengungkapan jual-beli jabatan di 11 daerah untuk ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, pihaknya akan memperbaiki sistem pengawasan lewat optimalisasi peran inspektorat serta pembangunan sistem transparansi mutasi jabatan.

"Kemendagri menginginkan seluruh oknum kepala daerah dan pegawai di bawahnya yang memperjualbelikan jabatan diproses hukum."

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku Kemendagri terus berbenah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi, perampingan jabatan, serta pengurangan lembaga atau badan pusat dan daerah yang tidak perlu. (Cah/X-7)

Komentar