Jendela Buku

Memahami Perundangan Keberagaman Beragama

Ahad, 8 January 2017 00:25 WIB Penulis: (Zuq/M-2)

Dok Mi

BUKAN rahasia lagi, Indonesia punya banyak kekayaan keberagaman termasuk keberagaman suku, ras, dan agama. Namun, kekayaan itu banyak mendapati tantangan yang bisa merusak indahnya keberagaman. Tantangan itu hadir sepanjang waktu, bukan hanya saat ini. Perbedaan dan keberagaman yang seha­rusnya dirawat dan dirayakan justru menjadi celah yang dimanfaatkan untuk memecah-belah kesatuan bangsa Indonesia.

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang majemuk ialah masyarakatnya yang menganut berbagai agama. Itulah kekayaan yang mesti dijaga dan dipelihara secara baik dengan berbagai cara. Salah satunya dengan adanya peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan beragama, baik yang telah disahkan maupun yang masih berupa draf rencana. Alangkah baiknya untuk memahami peraturan-peraturan tersebut di tengah tantangan konflik yang saat ini kian menguat.

Itulah yang dibahas dalam buku Memahami Ketentuan Perundangan Seputar Kehidupan Beragama di Indonesia yang disunting Weinata Sairin. Buku ini terbitkan oleh Yrama Widya dengan tebal 186 halaman. Dalam buku terdapat tiga tulisan yang merujuk pada tema utama, yakni memahamkan kepada peraturan perundangan. Pertama, tulisan Weinata Sairin yang berjudul Kehidupan Beragama, SKB 1969, PBM 2006 dalam Sebuah NKRI Berdasarkan Pancasila (hlm 1). Kedua, tulisan Dr Andreas A Yewangoe berjudul Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri (hlm 17). Ketiga, tulisan Rumadi Ahmad berjudul RUU Perlin­dungan Umat Beragama (hlm 21).

Seusai tiga tulisan tersebut, barulah dijabarkan beberapa peraturan yang sebelumnya diulas. Pertama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (hlm 25). Kedua, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ke­tertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya (hlm 40). Ketiga, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat (hlm 76).

Selain itu, buku ini memuat bagian lampiran (hal 106-186) yang memuat dokumen terkait dengan tiga tulisan sebelumnya, seperti Draf RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. Buku ini dihadirkan untuk membekali pimpinan agama bahkan umat beragama untuk memahami dengan lebih baik ketentuan perundangan yang berhubungan dengan kehidupan agama. Melalui pemahaman dan penguasaan terhadap ketentuan perundangan, dengan harapan agar relasi dan kerukunan antarumat beragama dapat terwujud dengan baik. (Zuq/M-2)

Komentar