Properti

Rumah Subsidi Terbentur Pungli

Jum'at, 30 December 2016 05:11 WIB Penulis: Iqbal Musyaffa

ANTARA/Risky Andrianto

SEMANGAT pemerintah untuk memberantas pungutan liar perlu diapresiasi dengan pembentukan tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).

Namun, praktik pungli masih dikeluhkan, seperti yang terjadi di sektor perumahan subsidi.

Pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi untuk mendukung pembangunan rumah subsidi melalui Paket Kebijakan Ekonomi Ke-13 yang mengatur penyederhanaan perizinan.

"Belum adanya peraturan pemerintah yang menindaklanjuti paket kebijakan tersebut membuat penerapannya belum efektif dan terkesan setengah hati," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), Anton R Santoso, di Jakarta, Rabu (28/12).

Praktik pungli terkait dengan perizinan bisa mencapai besaran 1%-5% dari harga rumah subsidi.

Selain itu, pungli terjadi pada proses pecah sertifikat dengan besaran Rp1 juta-Rp3,5 juta, bergantung pada wilayah dan orang yang memungut biaya tidak resmi tersebut.

"Pungutan resmi sebenarnya hanya ratusan ribu rupiah."

Kondisi tersebut membuat para pengembang yang membangun rumah subsidi menjadi serbasalah.

Rata-rata pengembang yang membangun rumah subsidi ialah pengembang skala menengah sehingga maraknya pungli sangat mengganggu arus kas perusahaan.

"Kalau kita tidak kasih, proses perizinan bisa tidak diurus dan malah berlarut-larut. Perizinan yang seharusnya hanya 3 sampai 6 bulan sejak pengajuan dengan berkas-berkas yang sudah lengkap, tapi kalau tanpa pungli bisa lebih lama," keluhnya.

Dalam waktu dekat, Anton akan bertemu dengan tim Saber Pungli untuk membahas masalah pungli sektor perumahan dan melakukan kerja sama kesepahaman (MoU) untuk memberantas pungli di sektor perumahan, khususnya rumah subsidi.

Selain itu, keluhnya, biaya perizinan untuk membangun rumah subsidi dan nonsubsidi sama sehingga dirasa tidak adil.

"Pemerintah harusnya benar-benar memisahkannya agar biaya perizinan untuk membangun rumah subsidi bisa lebih murah. Belum lagi ditambah pungli jadi pengembang rumah subsidi sangat keberatan."

Anton juga mempermasalahkan tidak adanya rencana tata ruang wilayah khusus untuk rumah subsidi sehingga harga tanah untuk rumah subsidi dapat dipatok dan tidak terkerek.

"Kenaikan harga rumah subsidi hanya 5% per tahun, sedangkan harga tanah terus naik. Kita bertarung rebutan lahan dengan pengembang besar yang bangun rumah nonsubsidi. Kita harapkan tahun depan ada regulasi yang benar-benar memihak pembangunan rumah subsidi."

Masalah lainnya ialah ketersediaan listrik yang minim untuk rumah subsidi di beberapa daerah.

"Ada beberapa anggota Apersi yang rumah mereka sudah jadi, tapi belum dialiri listrik. Rumah-rumah yang sudah terbangun akhirnya kosong tidak terisi dan pembeli yang sudah membayar DP tidak membayar cicilan dan membiarkan rumah kosong. Kredit macet jadi tinggi dan back log susah teratasi."

Pada 2017, Anton meyakini pembangunan rumah subsidi dapat berjalan lebih baik dengan berbagai strategi yang akan dilakukan.

Perlu evaluasi

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Deddy Permadi mengakui maraknya pungli dalam pembangunan rumah subsidi menghambat tercapainya target pembangunan dalam program 1 juta rumah.

"Hingga menjelang pergantian tahun rumah yang terbangun 786.654 unit, terdiri atas 550.867 unit rumah subsidi untuk MBR dan 235.787 unit rumah nonsubsidi. Masalah pungli sedang kita koordinasikan dengan tim Saber Pungli Kementerian PU-Pera," jelasnya.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Syarif Burhanuddin menilai perlu dilakukan evaluasi seluruh program perumahan yang ada sehingga tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran dan target pembangunan saja.

"Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai program kerja sehingga bisa berlangsung efektif."

(S-2)

Komentar