Investigasi

Kapal Kumba Berbulu Domba

Jum'at, 23 December 2016 08:57 WIB Penulis: MI

Dok. MI

SELAMA enam hari, Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Barnabas Simatupang absen dari rutinitas kantor di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kuasa pengguna anggaran pada pekerjaan repowering (penggantian mesin) Kapal Negara (KN) Kumba itu berada di Spanyol. Dengan ditemani Sukandar, pejabat pembuat komitmen tender repowering KN Kumba, mereka hadir di 'Negeri Matador' untuk melihat dari dekat mesin kapal yang akan dibeli perusahaan pemenang tender PT Putindo Trada Wisesa.

Perusahaan itu ditetapkan panitia lelang sebagai pemenang tender pekerjaan repowering KN Kumba untuk dioperasikan Kantor BTKP Tanjung Priok.

Direktur PT Putindo Wisesa, Mahmud Abdul Rahman, memenangi lelang dengan menawarkan harga sebesar Rp15.627.730.000. Dengan mengantongi nomor kontrak PL 106/2/6/TKP-14 tertanggal 20 Mei 2014, PT Putindo Trada Wisesa berhak mendatangkan mesin kapal dari Spanyol untuk KN Kumba.

Rombongan pemenang lelang dan panitia tender berangkat ke 'Negeri Matador'. "Barnabas dan Sukandar ikut ke Spanyol. Mereka diajak melihat-lihat mesin kapal untuk KN Kumba," kata Ikhsan, pegiat antikorupsi.

Masalah terjadi setelah mesin baru dipasang. Hasilnya tidak maksimal sesuai penawaran dalam tender. Muncul kecurigaan alokasi anggaran untuk repowering ditekan untuk mendapatkan selisih harga.

Pemanfaatan anggaran yang tidak maksimal tentu berdampak pada kinerja mesin KN Kumba. Fisik kapal negara yang kukuh dengan cat indah seperti bulu domba muda, ternyata kinerja mesin seperti tenaga kambing tua.

Hal itu disadari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender akan mengundang masalah. Jejak coba ditutupi dengan cara menjauhkan kapal dari pangkalannya di Pelabuhan Tanjung Priok.

Rencana pemindahakan pun disusun. Anak buah kapal (ABK) sebanyak 25 dialihtugaskan. Sebanyak 17 ABK berikut kapten kapal disuruh mengurus bengkel, dua dipindahkan ke kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Marunda, tiga orang ke kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, satu ke kantor navigasi Tanjung Priok, dan dua lainnya ke bagian rancang bangunan BTKP.

Pada 28 Januari 2016, sekitar pukul 12.30 WIB, rencana menjauhkan kapal dari pengawasan direalisasikan. KN Kumba menarik sauh dan bertolak ke Semarang. Menurut rencana, kapal itu akan diserahkan ke Dinas Kenavigasian (Disnav) di Semarang.

Keputusan itu sarat dengan unsur pemaksaan. Pasalnya, Disnav Semarang tidak mempunyai dermaga khusus. Selain itu, Disnav Semarang tidak pernah meminta KN Kumba untuk ditempatkan di sana.

"Kepala Disnav Semarang tidak mau menerima kedatangan KN Kumba," tutur sumber. Akhirnya kapal kembali ke Tanjung Priok. Setelah Kepala Disnav Semarang diganti, posisi KN Kumba hingga sekarang berada di Semarang.

Media Indonesia sudah menyampaikan permohonan wawancara lewat Whatsapp Messenger ke nomor 08131921xxxx milik Barnabas yang kini telah pensiun. Pesan dibaca tetapi tidak direspons.

Sukandar, pejabat pembuat komitmen tender repowering KN Kumba, menganjurkan konfirmasi ke bagian umum. Menjawab Sukandar, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono menyatakan pihak yang berwenang memberikan klarifikasi ialah panitia lelang bukan Biro Umum Ditjen Hubla.

"Direktorat Kenavigasian tidak mengurusi tender pengadaan. Pihak yang mengurus dan menyelenggarakan lelang ialah para panitia lelang di BTKP. Merekalah yang lebih tahu proses pelaksanaan lelang, bukan Biro Umum," tandas Antonius yang merupakan atasan Barnabas dan Sukandar.

Memperkuat Inspektorat
Secara terpisah, Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menyebutkan, dalam setiap tindakan korupsi, kecil kemungkinan pejabat atasan di suatu institusi tidak mengetahuinya. "Korupsi pasti punya kepentingan politik bisnis dan itu melibatkan banyak orang," terangnya.

Terkait dengan Kemenhub memberlakukan sistem E-Procurement dalam proyek pengadaan barang untuk meminimalisasi mark up, Agus menyatakan tindak penyelewengan anggaran tetap bisa terjadi atas dasar kesepakatan dengan operator.

"Prosesnya memang secara elektronik tapi operatornya masih manusia. Nah, disinilah adanya kesepakatan itu. Dengan kata lain, integritas orangnya minim. Jadi, pemenang pada titik tertentu masih ditentukan panitia pengadaan," tandas Agus.

Ia melihat mekanisme pengadaan secara elektronik di Kemenhub masih setengah hati. Hal ini dilakukan agar celah korupsi tetap ada. "Masih ada potensi pertemuan antara penyedia dan panitia proyek. Bahkan, sebelum tender sudah ada deal, permintaan fee dan suap," ujarnya.

Mark up anggaran di sebuah instansi bisa terjadi karena adanya kesepakatan jahat mulai dari pemegang kekuasaan tertinggi, pengawas (inspektorat), hingga pada tingkatan petugas survei.

"Tindak pidana korupsi dalam pengadaan akan lebih semena-mena jika barang yang diinginkan tergolong terbatas atau perusahaan penyedia barang terbatas."

Kepala Pusat Komunikasi Perhubungan Bambang S Ervan mengakui bahaya laten korupsi masih terjadi di institusinya, tetapi hal itu terus dikikis dengan berbagai upaya, salah satunya memperkuat inspektorat pengawasan.

"Tentang penggelembungan, sebenarnya setiap usulan pasti di-review, baik harga, tempat, semuanya. Dan itu dilakukan oleh inspektorat," terangnya, Jumat (16/12).

Berbagai usulan pengadaan, menurut Bambang, dilakukan saat menyusun Rencana Anggaran Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga sehingga seharusnya agak sulit me-mark up anggaran.

"Setiap review pasti berbeda harganya. Misalnya, pembangunan bandara tentu berbeda harga di setiap daerah dan itu dilakukan berulang, tidak sekali saja."

Bambang menyanggah jika disebutkan inspektorat lemah dalam mengawasi dan menindak setiap celah korupsi. "Kami terus menguatkan inspektorat di samping kerja sama dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab "(Mhk/Ami/T-1)

Komentar