Investigasi

Anggaran Maritim Rawan Penyelewengan

Jum'at, 23 December 2016 08:51 WIB Penulis: Jonggi Manihuruk/Sry Utami

PRAKTIK korupsi tetap merajalela. Penggelapan uang negara terutama terjadi saat pelaksanaan proses tender pengadaan barang dan jasa.

Terkini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi, Rabu (14/12).

Eko ditangkap di ruang kerjanya dengan tuduhan menerima suap proyek pengadaan satelit pemantau. KPK juga menangkap tiga tersangka penyuap dari PT Melati Technofo Indonesia, yaitu Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo.

Pegiat Antikorupsi, Ikhsan, mengomentari praktik suap, gratifikasi, dan mark up (penggelembungan dana) di sektor kemaritiman tergolong rawan. Pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran di sektor tersebut sangat rendah karena akses sulit dan pengetahuan masyarakat tentang kemaritiman terbilang minim.

"Seperti di dunia penerbangan, di sektor kemaritiman banyak hal-hal teknis yang terkait dengan perkapalan, kenavigasian dan kepelabuhanan. Itu semua masih awam bagi sebagian besar masyarakat kita," jelasnya, pekan lalu.

Ikhsan mencontohkan dugaan korupsi di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla), Kemenhub. Praktik korupsi di lembaga tersebut belum pernah tersentuh oleh penegak hukum. Padahal, nilai proyek pengadaan yang ditangani mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan laporan masyarakat, Ikhsan mengantongi enam kasus dugaan korupsi di BTKP. Dari enam kasus dugaan korupsi, tiga telah didukung dokumen lengkap. Salah satunya, penggelembungan dana tender pengadaan gyro compass berikut instalasinya untuk kapal negara kenavigasian.

Di kapal dagang dan angkutan laut, gyro compass dipakai sebagai alat kenavigasian untuk mendeteksi arah utara sejati. BTKP menggelar tender tersebut pada awal 2014.

Saat itu pejabat yang menangani pelaksanaan lelang ialah Barnabas Simatupang selaku kuasa pengguna anggaran sekaligus Kepala BTKP, Sukandar sebagai pejabat pembuat komitmen, dan Tri Cahyono selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Panitia lelang menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk setiap unit gyro compass sebesar Rp2,7 miliar. Total HPS untuk empat unit gyro compass yang ditenderkan ialah Rp10,8 miliar. Keempat gyro compass tersebut akan digunakan kapal negara kenavigasian di Surabaya, Dumai, Tanjung Priok, dan BTKP sendiri.

Sebanyak 26 perusahaan mendaftar untuk mengikuti lelang. Pada 14 Mei 2014, panitia mengumumkan pemenang lelang, yaitu PT Hasuda Graha.

Pelaksanaan lelang terkesan transparan. Namun, ada kejanggalan pada harga gyro compass dan penetapan pemenang tender.

Hal itu terungkap setelah dilakukan pembandingan harga gyro compass yang ternyata cuma Rp1,3 miliar per unit berikut instalasinya. "Kami menduga panitia lelang melakukan mark up sebesar Rp1,4 miliar untuk setiap unit gyro compass," papar Ikhsan.

Poin kedua yang dinilai janggal ialah penetapan PT Hasuda Graha sebagai pemenang. Ada dugaan pemenang lelang yang sebenarnya ialah pihak ketiga dengan meminjam bendera perusahaan PT Hasuda Graha.

Kecurigaan itu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 139/V-HG/2014 yang diteken Direktur PT Hasuda Graha Heri Srijanto. Pada surat kuasa tertanggal 6 Mei 2014 itu, Heri menerangkan pemberian kuasa kepada pihak ketiga, yaitu Viniarti Dhiah Putri untuk mewakili perusahaan pada acara pembuktian kualifikasi pengadaan gyro compass.

Kejanggalan lainnya ialah dukungan kekuatan modal PT Hasuda Graha selaku peserta tender. Perusahaan itu melampirkan dua dokumen dari lembaga keuangan sebagai bentuk konfirmasi kekuatan modal.

Gugur tahap seleksi
Pertama, dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dalam surat bernomor 339/KCK-SCB yang diteken Kepala Seksi Askrindo Cabang Kemayoran Sofyan Bonafena disebutkan penerbitan surety bond senilai Rp597.300.000 atas nama principal PT Hasuda Graha.

Kedua, surat PT Bank Mandiri Cabang Thamrin yang ditandatangani Kepala Cabang Margito. Dalam surat itu Margito menyebutkan akan menilai dan mempertimbangkan pemberian dukungan keuangan senilai Rp1,2 miliar kepada PT Hasuda Graha.

"Kekuatan dukungan modal riil perusahaan hanya Rp597.300.000 untuk mengikuti tender senilai Rp10,8 miliar. Seharusnya PT Hasuda Graha sudah gugur pada tahap seleksi administrasi," pungkasnya.

Kasus kedua yang dilaporkan masyarakat ialah lelang pekerjaan pengadaan alat laboratorium keselamatan pelayaran senilai Rp29,2 miliar. Panitia lelang yang sama menetapkan PT Inter Persada Electro Nusantara sebagai pemenang. Kontrak antara BTKP dan perusahaan diteken pada 21 Juli 2014.

"Hasilnya, laboratorium itu sekarang mangkrak. Pekerjaan pengadaan memang dilaksanakan, tapi tidak berfungsi sesuai dengan yang direncanakan," beber Ikhsan.

BTKP seharusnya mempersiapkan sumber daya profesional untuk mengoperasikan laboratorium tersebut. Ternyata hal itu tidak dilakukan. Panitia panik saat petinggi Ditjen Perhubungan Laut meninjau laboratorium.

Menurut informasi, pegawai-pegawai BTKP diinstruksikan bersiaga di laboratorium seolah-olah tengah mengoperasikan berbagai instrumen. Padahal, kata Ikhsan, mereka hanya bersandiwara karena tidak memahami pengoperasian peralatan-peralatan laboratorium keselamatan.

Dugaan kejanggalan itu dikonfirmasi ke Barnabas Simatupang selaku kuasa pengguna anggaran sekaligus Kepala BTKP. Media Indonesia menyampaikan permohonan wawancara lewat Whatsapp Messenger ke nomor 08131921xxxx milik Barnabas. Pesan dibaca, tapi tidak direspons.

Permohonan wawancara juga disampaikan ke Viniarti lewat Whatsapp Messanger di nomor 081213080xxxx. Seperti Barnabas, pesan dibaca, tapi tidak direspons. Selain lewat pesan Whatsapp, upaya konfirmasi ke Viniarti juga dilakukan lewat sambungan telepon seluler. Hubungan telepon tersambung, tapi tidak dijawab.

Upaya Media Indonesia berhasil setelah menghubungi Sukandar selaku pejabat pembuat komitmen. Sukandar menyarankan kami agar meminta penjelasan ke Biro Umum Ditjen Hubla.

"Kami sudah diperiksa BPK dan inspektorat. Bapak silakan mengajukan pertanyaan ke Biro Umum, nanti akan dijawab Biro Umum," kata Sukandar. Senada, Ketua Pokja ULP Tri Cahyono juga menyarankan kami ke Biro Umum.

Kepala Biro Umum Kemenhub Adi Karsyaf menegaskan pelaksanaan tender gyro compass, peralatan laboratorium, serta repowering KN Kumba sepenuhnya dilakukan BTKP. Karena itu, pihak yang berwenang memberikan klarifikasi ialah para pejabat BTKP yang terlibat lelang.

"Pelaksanaan tender-tender itu ada di wilayah, yaitu BTKP. Biro Umum ada di bawah sekretaris jenderal dan tidak terkait dengan teknis pelaksanaan tender. Jadi, bukan Biro Umum yang berwenang memberikan penjelasan terkait dengan tender di BTKP," papar Adi.

Secara terpisah Juru Bicara BPK R Yudi Ramdan mengatakan pihaknya sudah melakukan audit dan telah menyerahkan hasilnya kepada DPR sekaligus rekomendasi.

Terkait dengan temuan dugaan mark up anggaran sejumlah proyek pengadaan pada 2014, Yudi tidak bersedia menjelaskannya. Begitu juga halnya Komisi V selaku mitra kerja Kemenhub, mereka tidak bersedia menyinggung ketiga kasus lelang.

Anggota Komisi V DPR Epyardi Asda hanya menuturkan pada intinya negara ini negara hukum. "Penegak hukum harus bekerja keras melakukan (memberantas korupsi). Memang tidak mudah, walau pelan tapi tindakan harus pasti karena perbuatan koruptif sangat merugikan," cetusnya. (T-1)

Komentar