Jeda

Patuhi Kode Etik

Ahad, 18 December 2016 07:25 WIB Penulis: Zuq/M-4

Sejumlah jurnalis meliput pemaparan hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai polemik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD tentang APBD DKI di Jakarta, Selasa (10/3). -- ANTARA FOTO

PILKADA rasa pilpres, begitu menurut sebagian orang ketika menanggapi Pilkada DKI 2017. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Hampir seluruh media, baik media sosial maupun media pemberitaan, menempatkan pilkada DKI sebagai yang utama. Selain itu, banyak nama politikus besar yang turun tangan. Hampir sama dengan Pilpres 2014.

Masih dapat diingat, pada 2014, pesta demokrasi digelar untuk pertama kalinya hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres, antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Banyak di antara lembaga survei yang memublikasikan hasil temuan mereka.

Hasilnya dua lembaga survei, yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), dikeluarkan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) sebab melanggar kode etik saat hitung cepat.

“Dulu itu, kita kasih skors karena soal quick count, bukan survei. Dia itu hitung cepat, tapi hasilnya berbeda dengan KPU, dengan yang bener gitu. Kita memang audit. Setelah kita audit, terbukti tidak melakukan pekerjaan itu dengan benar. Dia melanggar etika, kita keluarkan,” terang Komisi Etik Persepsi Hamdi Muluk.

Mungkin kejadian dua tahun lalu itu terjadi kala Pilkada 2017. Kemungkinan itu tidak tertutup. Sampai saat ini, terdapat 19 daftar lembaga survei yang mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Beberapa di antaranya ialah anggota Persepsi, seperti Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI), Poltracking Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, Indonesian Consultan Mandiri (Charta Politika Indonesia), Saiful Mujani Research & Consulting, Indo Barometer, dan Lembaga Survei Indonesia.

“Sekarang kita enggak tahu. Kalau ada, nanti ada lagi yang melakukan quick count. Anggota kita ada yang melanggar. Dibuktikan dulu, diaudit dulu, ya kita keluarkan juga sama,” ujar Hamdi.

Hamdi menegaskan harus dibedakan antara survei dan hitung cepat. Survei lebih bersifat dinamis sebab mengikuti perkembangan masyarakat. Sebaliknya, hitung cepat bisa dipastikan keabsahannya saat hasilnya sesuai dengan hitungan resmi KPU.

“Kalau survei, itu memang bisa berubah-ubah. Jadi, bedakan antara survei dan quick count, hitung cepat. Kalau hitung cepat, itu bisa dibuktikan mana yang salah dan yang benar karena patokannya jelas, yaitu KPU,” tegas Hamdi.

Salah satu penyebab dinamisnya hasil survei ialah periode survei. Itu yang bisa dijadikan pegangan. “Tapi sekarang kalau lembaga survei, hasilnya aneh-aneh terus. Aneh sendiri jika dibandingkan dengan yang lain-lain dengan periode waktu yang sama. Ya kita bisa curiga,” pungkas Hamdi. (Zuq/M-4)

Komentar