Jeda

Pengawasan Berlapis demi Menjaga Independensi

Ahad, 18 December 2016 07:18 WIB Penulis: Abdillah M Marzuqi

Grafis/MI

SYAUGI Muhammad dan temannya tengah bersantap siang di Kalibata. Kesenangan mereka terganggu saat seseorang menghampiri.

“Bapak KTP mana?” tanya lelaki itu tiba-tiba.

“Saya KTP daerah,” jawab Syaugi.

Karena merasa jawaban tak sesuai dengan harap­an, lelaki itu lalu mengalihkan pertanyaan kepada teman Syaugi.

“Kalau bapak?” sambung lelaki itu. “Saya KTP Lenteng Agung Jakarta Selatan,” sambung teman Syaugi.

“Kalau begitu bapak saya wawancara. Saya mau ada survei,” jelas lelaki itu cepat.

“Lo kok begitu cara nanya sampelnya?” tanya Syaugi.

“Iya, yang penting KTP Jaksel, saya wawancara,” lanjut lelaki itu cepat.

Tentu saja mereka berdua menolak diwawancara. Maklum, Syaugi bukan orang yang buta tentang dunia riset dan survei. Ia periset di Indo Barometer. Otomatis ia paham betul bagaimana cara kerja survei.

Begitulah sekelumit kekacauan yang bisa terjadi di lapangan. Seharusnya survei dilakukan dengan metode yang ketat. Setiap sampel dipetakan berdasarkan populasi hingga satuan terkecil RT/RW dan keluarga. Tidak sembarang orang yang ditemui bisa diwawancarai karena berpengaruh pada keabsah­an dan validitas hasil survei.

Terkait dengan metodologi lembaga survei, KPU DKI mensyaratkan beberapa hal terhadap lembaga survei yang turut dalam pilkada DKI. Di antaranya benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat serta tidak mengubah data lapangan atau dalam pemrosesan data. Selain itu, lembaga survei harus melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan survei.

Sumber dana
Pertanyaan yang kerap mengemuka ialah dana dan cara kerja lembaga survei. Dua hal itu dinilai memengaruhi hasil survei.

Guna menjaga independensi dan kredibilitas, lembaga survei menerapkan berbagai aturan dan metode membentengi ideal survei, termasuk soal sumber dana. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menegaskan tidak masalah bila sumber dana berasal dari kandidat, partai politik, atau lembaga yang memiliki isu kebijakan publik tertentu yang ingin tahu kondisi masyarakat. Namun, mereka harus tetap berpegang teguh pada kaidah survei dan tidak terpengaruh oleh pemesan.

“Esensinya metodologinya benar atau tidak. Implementasinya benar atau tidak. Lalu kemudian pelaporannya benar atau tidak. Begitu poinnya,” terang Qodari.+

Menurutnya, selama lembaga survei melakukan survei secara benar, sumber pendanaan tidak menjadi masalah. “Enggak ada masalah. Yang masalah itu apabila hasil surveinya tidak benar. Dalam artian misalnya bilang survei tapi enggak pernah turun ke lapangan. Atau misalnya hasilnya A diutak-atik jadi B begitu,” tegasnya.

Pengawasan
Pengawasan secara ketat dilakukan lembaga survei sejak persiapan guna menjaga kualitas survei. Indo Barometer, misalnya, menentukan populasi survei, jumlah sampel, sebaran, metodologi, tole­ransi kesalahan, dan tingkat kepercayaan sebelum survei dijalankan.

“Sampel tersebut ukurannya ialah populasi di wilayah. Kemudian kita melakukan penarikan sampel sesuai dengan metode statistik berdasarkan pertimbangan margin error dan tingkat kepercayaan,” terang peneliti Indo Barometer, Asep Saepudin.
Terkait dengan mekanisme pengawasan kualitas, setiap lembaga survei memiliki cara tersendiri. Asep menyatakan pihaknya melakukan beberapa hal untuk melakukan kontrol di lapangan, seperti witness dan spot-scheck.

“Witness adalah pendampingan para surveyor dalam kegiatan surveinya. Kemudian ada juga kegiatan spot-check. Kenapa namanya spot-check karena cek di tiap-tiap spot, tiap-tiap lokasi di basis sampel kita,” terang Asep.

Spot-check dilakukan untuk mengawasi apakah benar-benar surveyor yang diterjunkan di lapang­an atau relawan benar-benar melakukan survei sesuai dengan metode. Bahkan, para surveyor pun tidak diperkenankan tahu soal klien ataupun calon klien guna menjaga independensi mereka serta menghindari bias survei.

“Intinya, kegiatan survei yang dilakukan para relawan murni, netral. Mereka tidak punya kepentingan apa pun,” tegas Asep.

Pemilihan surveyor pun dilakukan secara ketat. Yang utama ialah tidak berafiliasi dengan organisasi dan kepentingan apa pun.

“Survei ini bagi siapa pun klien, kita melakukan survei dengan tim kita. Tidak boleh ada tim klien ataupun tim sisipan, tim susupan dari pihak mana pun. Tidak boleh,” tandas Asep.

Pembentengan cara berbeda dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Selain memastikan kualitas SDM melalui workshop dan pelatihan, LSI melakukan pengawasan berjenjang. Salah satunya ialah spot-check.

“Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot-check),” terang Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi.

Tim Penjamin Mutu LSI, Elang Mustaqim, mengatakan LSI mempunyai beberapa tahapan berlapis. Pertama, pemantauan via telepon. Prosedur itu dilakukan saat surveyor ber­hadapan dengan koresponden di lapangan. Ketika itu, koordinator area menelpon surveyor untuk berbicara langsung kepada koresponden. Hal ini diperlukan untuk memastikan surveyor benar-benar terjun ke lapangan.

“Area koordinator di nomor-nomor tertentu yang dipilih secara acak akan telepon langsung ke surveyor untuk nanti berkomunikasi langsung dengan korespondennya,” terang Elang.

Kedua ialah supervisi. Prosedur itu dijalankan ketika surveyor masih berada di lapangan. Tim supervisor akan mendatangi surveyor untuk mengecek kelengkapan instrumen dan metode survei. Ketiga ialah spot-check. Prosedur ini dilakukan ketika kegiatan survei telah selesai. (M-4)

Komentar