Lingkungan

2017, Kejahatan Lingkungan masih Marak

Rabu, 14 December 2016 04:31 WIB Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani

ANTARA/FB Anggoro

Dalam rantai bisnis kehutanan, masih banyak titik rawan korupsi yang diketahui mulai soal perizinan hingga dalam proses pasokan kayu.

JELANG 2017, berbagai masalah terkait dengan pengelo­laan hutan, tata ruang, dan berbagai kejahatan ling­kungan diperkirakan masih akan terjadi. Belum maksimalnya pelibatan publik, terutama dalam hal transparansi data, proses pengelolaan, dan perizinan, menjadi pemicu utama.
Tidak hanya kejahatan lingkungan, berbagai praktik koruptif dikhawatirkan juga masih akan sarat terjadi.

“Belum membaiknya aturan mengenai tata kelola hutan menjadi celah bagi berbagai pelanggaran, termasuk korupsi,” ungkap Forest Community Leader of WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, dalam diskusi WWF, di Jakarta, kemarin.

Aditya mengatakan aturan menge­nai tata ruang di kawasan hutan yang selama ini diterapkan memberikan peluang bagi orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran dan mengambil keuntungan. Hal tersebut paling rentan terjadi terutama ketika berlangsungnya perubahan tata ruang yang dilakukan dalam pergantian pemerintahan serta pengelolaan izin.

“Untuk mencegah itu, di tahun mendatang pemerintah diharapkan dapat memperbaiki transparansi tata kelola hutan. Bila tidak, kecen-derungannya berbagai bentuk pe-langgaran dan tindak korupsi masih akan terus terjadi,” ungkap Aditya.

Land Base Industries Department Manager of Transparency International, Rivan Prahasya, di kesempatan yang sama mengatakan dalam rantai bisnis kehutanan masih terdapat banyak titik rawan korupsi. Baik yang diketahui ataupun belum diketahui berbagai pihak. Jenisnya mulai soal perizinan hingga dalam proses pasokan kayu. “Di beberapa daerah suap-menyuap dalam proses sehari-hari di bidang kehutanan banyak terjadi dan cenderung dianggap lazim oleh banyak pelaku selama ini,” ungkap Rivan.

Untuk menekan dan menghilang-kan praktik-praktik korupsi tersebut, dikatakan Rivan, pemaksimal-an sistem one data milik pemerintah harus segera dilakukan.

Selain itu, perbaikan akses informasi sumber daya alam menjadi hal penting yang harus terus diupayakan. Sampai saat ini, transparansi yang lemah masih menjadi sumber masalah dan ketidakpercayaan publik atas kinerja pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan.

“Selama ini akses informasi SDA bagi publik masih tertutup, padahal hal itu sangat penting sebagai upaya pemantauan. Selain itu, berbagai persoalan dan sengketa juga masih terus terjadi antara pusat dan daerah,” ungkap Irvan.

Di tahun depan,selain transpa-ransi, pemaksimalan program hutan rakyat dan perhutanan sosial diharapkan dapat dilakukan dengan serius. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui cara mengelola lahan dan hutan yang berkelanjutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Sistem kelola kehutanan

Koordinator Indonesia Working Group of Forest Finance Willem Pattinasarany mengatakan upaya perbaikan sistem dan tata kelola kehutanan Indonesia sebenarnya sudah dapat dilakukan. Apalagi setelah dikeluarkannya aturan oleh berbagai lembaga negara, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
“Tantangannya adalah bagaima-na ini bisa dimanfaatkan karena tentu menyangkut lintas instansi. Pemerintah dan DPR hingga masyarakat harus dapat dengan baik melihat peluang tersebut,” ungkap Willem. (H-2)

putri@mediaindonesia.com

Komentar