Jeda

Jangan Terjebak Politik Partisan

Ahad, 11 December 2016 07:35 WIB Penulis: Big/M-1

Pasukan Asmaul Husna di persiapan pengamanan Pilkada 2017. -- MI/Ramdani

ARA agamais yang digunakan Polri diapresiasi Wakil Rektor I Bidang Akademik Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Asep Salahudin. Dialog dan hubungan dengan kelompok agama yang dijalin Polri di luar aksi massa juga diapresiasi. Polri memang memiliki kewajiban menjalin hal tersebut dengan berbagai kelompok.

Namun, Asep mengingatkan agar Polri jangan sampai terjebak dalam politik partisan. “Sebagai alat negara polisi harus tetap menjaga wawasan kebangsaan,” ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (9/12).

Wawasan kebangsaan itu, menurut Asep, harus sangat dijaga, terlebih karena sekarang ini Asep menengarai ada kelompok Islam garis keras yang berusaha menjadikan dinas kepolisian sebagai medan mereka.

“Polisi harus waspadai itu. Misalnya saat melakukan pengajian jangan mengundang ulama dari garis keras. Saya kira ulama moderat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) banyak yang bagus. Jadi polisi harus cerdas memilih nara sumber dan relasi,” tambah Asep.

Asep khawatir kelompok garis keras bisa menyusup dalam kegiatan keagamaan maupun dalam relasi yang dijalin kepolisian. “Jangan sampai menjadi bom waktu di Indonesia,” jelasnya.

Ia pun menambahkan pada hakikatnya agama harus diposisikan sebagai nilai-nilai universal untuk membangun kebaikan bersama. Polisi sebagai milik rakyat tidak boleh memihak terhadap satu agama tertentu. Kekeliruan muncul jika polisi melakukan formalisasi agama. Selain itu, Asep mengingatkan Polri memiliki kewajiban untuk melakukan deradikalisasi agama.

Sebab itu untuk membangun karakter anggota kepolisian, Asep menyarankan agar tidak hanya menggunakan nilai-nilai agama, tetapi juga budaya dan kearifan lokal. Dengan begitu, nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terus terjunjung tinggi. (Big/M-1)

Komentar