Investigasi

Uang Negara Jadi Jaminan Pembangkit

Senin, 5 December 2016 07:00 WIB Penulis:

ANTARA/PANDU DEWANTARA

PROYEK-proyek kelistrikan yang ditawarkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) lewat tender terbuka sangat diminati investor.

Mereka bahkan kerap saling sikut untuk bisa mendapatkan proyek dari perusahaan pelat merah itu.

Pemilik perusahaan di bidang jasa instalasi kelistrikan, Olan, mengungkapkan setidaknya ada empat hal yang membuat para pemodal memburu proyek-proyek BUMN itu.

Pertama, margin keuntungan yang terbilang lumayan. Kedua, nilai proyek yang rata-rata tidak kecil.

"Hal ketiga ialah tingkat risiko yang minim. PLN itu di-back up negara, jadi kemungkinan gagal bayar sangat kecil."

Hal keempat, BUMN itu selalu tepat waktu melakukan pembayaran.

Selama sepuluh tahun bekerja sebagai kontraktor, Olan tidak pernah ragu menerima berbagai pekerjaan subkontrak dari perusahaan-perusahaan pemenang tender.

Di seluruh proyek PLN, pemerintah selalu hadir sebagai penjamin.

Tidak terkecuali pada proyek pembangunan 34 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mangkrak yang kini tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagaimana diketahui, pembangunan 34 dari total 36 PLTU yang masuk ke agenda fast track program (FTP) 1 tidak tuntas dan terbengkalai hingga kini.

Pembangunan pembangkit dilaksanakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada FTP 1, jaminan penuh pemerintah terhadap PLN secara tegas dicantumkan dalam risalah investor update PLN tahun 2010.

Media Indonesia memperoleh kopi investor update PLN 2010 dari mantan petinggi BUMN itu.

Disebutkan, untuk membiayai pembangunan 36 PLTU, perusahaan pelat merah tersebut memperoleh 85% dana dari pinjaman perbankan dan sisanya sebesar 15% dibiayai oleh dana internal PLN.

BUMN kelistrikan itu dapat dengan mudah memperoleh kucuran kredit perbankan karena adanya garansi finansial dari pemerintah.

Secara garis besar, PLN membagi dua alokasi penempatan dana, yakni untuk membiayai pembangunan generator dan alokasi lainnya untuk membangun transmisi.

Sampai 30 Juni 2010, PLN telah mengantongi seluruh dana yang diperlukan untuk pembangunan generator dan transmisi.

Sumber dana terbagi dalam dua denominasi mata uang, yaitu dolar Amerika dan rupiah.

Untuk pembangunan generator, total dana dalam denominasi dolar Amerika yang telah dikantongi PLN sebesar US$4,9 miliar.

Dari jumlah itu, dana yang telah dicairkan sebanyak US$1,56 miliar atau 32%.

Sisanya senilai US$3,33 miliar atau 68% belum dicairkan.

Sementara itu, dana untuk membangun generator dalam denominasi rupiah yang telah dihimpun BUMN itu mencapai Rp19,6 triliun.

Per 30 Juni 2010, jumlah yang sudah dipakai sebesar Rp13,6 triliun atau 70% dan yang belum dicairkan Rp5,97 triliun atau 30%.

Di sisi lain, untuk membiayai pembangunan transmisi, PLN juga telah mendapatkan seluruh dananya.

Total dana dalam mata uang dolar Amerika yang telah dimiliki sebesar US$346 juta.

Sebanyak US$116 juta atau 34% diperoleh dari penerbitan surat hutang dan sisanya US$230 juta atau 66% dari pinjaman.

Untuk sumber dana pembangunan transmisi berdenominasi rupiah, BUMN tersebut telah mengantongi sebesar Rp12,17 triliun.

Sebanyak Rp4,87 triliun atau 40% diperoleh dari pinjaman bank, sebesar Rp5,2 triliun atau 43% berasal dari penerbitan surat hutang dan sisanya Rp2,1 triliun atau 17% dari anggaran pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, pencairan dan penggunaan riil sumber dana untuk merealisasikan pembangunan 36 PLTU dalam FTP 1 terus bertambah.

Hal itulah yang kini tengah diselidiki BPKP melalui audit menyeluruh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Mhk/T-1)

Komentar