BIDASAN BAHASA

Memaknai Pengampunan Pajak

Ahad, 20 November 2016 09:00 WIB Penulis: Suprianto Annaf

ANTARA/Yudhi Mahatma

Kata memiliki karakter makna. Bila disebutkan sebuah kata, akan muncul makna yang menyertainya. Reaksi jiwa darimakna itu sangat bergantung pada realitas. Bila realitas dapat dipahami sebagai logika, kata itu pun akan berterima. Sebaliknya, bila menjauhdari realitas, kata itu pun menjadi tanda tanya.

Terkadang juga kata itu tidak berterima. Proposisi di atas akan membedah logika kata pengampunan (pajak). Kata yang dipadankan dengan lema amnesti itu, dalam beberapa bulan terakhir, memang menjadi sentral berita. Bahkan bila disandingkan dengan kata pajak, frasanya menjadi pertaruhan pemerintah. Hasilnya diharapkan akan menguatkan ekonomi negara.

Namun, bagaimana realitas makna kata itu sesungguhnya?

Secara sederhana, kata pengampunan dapat dipahami sebagai dua kutub ekstrem: yang meminta ampunan dan yang memberi ampunan. Kolaborasi dua kutub makna itu menghasilkan pengampunan. Dalam relasi ini, peran pemberi ampunan akan sangat mendominasi. Terkadang dipersepsikan otoriter, berkuasa secara absolut, dan tidak bergantung. Sosoknya pun bisa diumpamakan seorang raja.

Sebaliknya, sosok yang meminta ampun an dipersepsikan sebagai tokoh yang lemah, bersalah, dan hamba sahaya. Karakter tidak berdaya itu akan memelas kasih kepada pemberi ampunan. Mengharap iba agar sang raja tidak murka. Benarkah konstruksi makna kata pengampunan seperti itu? Bila iya, kata pengampunan akan berterima dan benar adanya. Tepat dan berlogika. Namun, kenyataannya sangat jauh pagang dari api. Presiden yang menerima simbol negara tidak tergambar sebagai seorang raja gagah perkasa.

Tidak pula otoriter dan mutlak berkuasa. Bahkan justru sebaliknya. Presiden di negara kita seperti mengiba-iba dan meminta pemilik dana mendeklarasikan hartanya. Negara seakan tidak punya kuasa menekan kapitalis untuk merepatriasi modalnya kembali ke Indonesia. Negara pun hanya bepersuasi sekaligus berpromosi agar mereka itu turut membangun ekonomi negeri dengan berpartisipasi. Tidak ada pula pihak yang diampuni. Mereka pemilik modal bahkan terlalu berani untuk dipengaruhi.

Mereka teramat kuat di negeri ini. Presiden Jokowi (sebagai pemegang simbol negara ini) hanya menggugah sisi simpati. Menyentuh nurani mereka yang menyimpan modal di luar negeri. Negara pun memberi solusi dengan toleransi tinggi. Menanti agar target pajak terpenuhi.

Dari ilustrasi di atas, tidak tergambar sama sekali relasi pengampunan (pa jak). Tidak ada yang kuat menekan dan tidak ada yang me minta pengampunan. Justru yang terjadi ialah pengimbauan, pemaafan, dan pengharapan dari negara agar pemegang ka pital mengerti, menyadari, dan memenuhi harapan negeri ini. Banyak yang peduli dan menepati, tetapi tidak sedikit yang menghindari. Dari sini dapat dipahami bahwa padanan kata amnesti tidak berkorelasi dengan kata pengampunan.

Terlalu jauh kata itu dipakai untuk melabeli relasi kata yang terjadi. Pun tak pantas negara demokrasi memakai istilah ini. Biarlah amnesti disepadankan dengan kata pemaafan atau pemakluman, yang lebih memenuhi logika bahasa. Relasinya pun akan menunjukkan konstruksi yang setara.

Kalau kita sadari, sesungguhnya kata ampun, pengampunan, dan mengampuni menunjukkan otoritas yang tinggi. Gambaran relasi jelata dengan sang raja. Mewakili seorang yang sangat berkuasa seperti rakyat Korea Utara yang meminta ampun kepada presiden absolutnya. Saat itulah kata pengampunan lebih berterima.

Komentar