Investigasi

Pungli Kemenhub Akal-akalan

Senin, 14 November 2016 07:21 WIB Penulis: Jonggi Manihuruk

Sumber: Kantor Staf Presiden/Tim MI/Grafis: Caksono

PERANG melawan pungutan liar (pungli) di lingkungan instansi pemerintahan sudah berjalan sekitar sebulan.

Gebrakan perdana dilakukan Polri, Selasa (11/10), di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tiga pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kemenhub, ditangkap.

Para tersangka, yakni Kepala Seksi bidang Registrasi Kebangsaan Meizy, Kepala Seksi Perizinan Abdul Rosyid, serta staf Edi Sudarmono diciduk lewat sebuah operasi tangkap tangan (OTT), persis saat Presiden Joko Widodo tengah memimpin rapat terbatas di Istana tentang penanganan pungli.

Setumpuk barang bukti berupa amplop berisi uang tunai diamankan dari dua tempat.

Di lantai 6 Gedung Karya Kemenhub, petugas menyita uang sebesar Rp34 juta serta Rp61 juta dari lantai 12.

Selain itu, sebuah buku tabungan berisi dana Rp1 miliar turut disita.

Dari tumpukan barang bukti, penyidik Polda Metro Jaya juga menemukan dua amplop tebal yang diberi penanda huruf F dan huruf G.

Diduga, amplop-amplop tersebut ditujukan kepada dua pejabat Ditjen Hubla berinisial F dan G.

Langkah Polri menggebrak Ditjen Hubla mendapat acungan jempol para pengurus biro jasa penyalur tenaga kerja kepelautan.

Pasalnya, sudah puluhan tahun mereka menjadi bulan-bulanan pungli setiap menyelesaikan dokumen bagi para pelaut di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

Karyawan sebuah biro jasa penyalur tenaga kerja kepelautan, Ryantono, sangat menyambut gembira tindakan Polri menyasar Kemenhub untuk memulai bersih-bersih.

"Di Perhubungan Laut, direktorat yang paling basah ialah Perkapalan dan Kepelautan. Seluruh pelaut Indonesia yang berlayar di domestik maupun luar negeri, harus mengurus bermacam-macam dokumen, sertifikat dan izin, di direktorat tersebut. Tidak ada yang gratis, semuanya harus pakai duit," tutur Ryantono, pekan lalu.

Sehubungan dengan merajalelanya pungli di lingkungan Kemenhub, dia menyayangkan OTT hanya menyasar kepada PNS Hubla level bawah.

Aktor intelektual yang menjadi motor penggerak pungli hingga saat ini sama sekali tidak disentuh.

Mantan pelaut itu meyakini ketiga tersangka tidak akan berani memungut uang pungli tanpa persetujuan maupun dukungan dari atasan.

Karena itu, Ryantono meminta Tipikor Polda Metro Jaya menuntaskan pungli di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan hingga ke akar-akarnya.

Dua amplop bertanda F dan G dapat dijadikan pintu masuk untuk menjerat aktor intelektual yang memotori pungli.

"Barang bukti dua amplop yang tertulis huruf F dan G sudah di tangan penyidik. Tinggal diusut siapa F dan G yang dimaksud. Polisi menyita amplop dari tersangka. Sepatutnya polisi membuka mulut tersangka buat siapa amplop F dan G itu."

Ketika ketiga tersangka buka mulut, Ryantono mendesak polisi segera memeriksa pejabat inisial F dan G agar masyarakat menilai polisi benar-benar serius, bukan hanya sekadar pencitraan.

Apalagi amplop berinisial F dan G tersebut tergolong cukup tebal.

Penelusuran Media Indonesia, di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, terdapat dua pejabat yang memiliki nama awal berinisial F dan G.

Pertama, FA yang menjabat kepala subdirektorat kepelautan.

Ignasius Jonan sewaktu menjabat menteri perhubungan menunjuk FA menduduki jabatan itu dengan merombak besar-besaran pejabat eselon II hingga IV Kemenhub pada Mei 2015. FA menyandang pangkat golongan III A.

Selanjutnya, inisial G yang ada merupakan pejabat GPA.

Dia menyandang jabatan kepala seksi pengawakan dan perlindungan awak kapal.

Kedua pejabat terkait dengan tersangka yang diciduk polisi.

Terkait pejabat eselon III dan IV yang diduga terlibat pungli, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono menyatakan tersangka yang kena OTT masih di tahanan Polda Metro Jaya.

"Jadi penyelidikannya kewenangan Polri," ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu pejabat yang sedang diselidiki polisi karena dirinya bukan paranormal. Kasubdit Tipikor Polda Metro Jaya AKB Ferdy Irawan juga berdalih tidak hapal nama saksi maupun tersangka.

"Tapi, yang pasti kami sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pejabat dari sana (Kemenhub). Kasusnya masih kami kembangkan," terangnya.

Pengurusan SID

Sudah lama para pelaut mengeluhkan banyaknya pungutan di luar biaya resmi di Direktorat Perhubungan Laut.

Beragam pungli yang melilit para pelaut tidak pernah terungkap karena mereka takut dipersulit saat mengurus dokumen kepelautan.

Ketakutan itu dialami pelaut domestik maupun yang berlayar di luar negeri.

"Selama dokumen tidak dikeluarkan Hubla (Perhubungan Laut), kami para pelaut tidak bisa bekerja di kapal. Kalau sudah begitu, bagaimana kami bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak?" kata Rendy (nama samaran), pelaut yang sedang menjalani cuti berlayar.

Dari bermacam-macam biaya siluman yang harus dibayar, menurut Rendy, yang paling konyol ialah biaya pengurusan kartu seafarer identity document (SID).

Kartu SID seukuran KTP dan menjadi semacam tanda pengenal bagi pelaut yang akan berlayar di luar negeri.

Kemenhub mewajibkan para pelaut memiliki SID karena Indonesia ikut meratifikasi kesepakatan tentang SID yang dimotori badan perburuhan PBB, International Labour Organization (ILO).

"Pelaut tahu Indonesia ikut meratifikasi kesepakatan tentang SID. Tapi, SID itu tidak ada gunanya. Saat bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, otoritas di negara yang kami singgahi tidak pernah menanyakan SID," terangnya.

Hampir seluruh negara di benua Eropa telah disinggahi Rendy, namun tidak satu pun otoritas di Benua Biru itu yang memeriksa SID.

Tapi, regulasi pemerintah yang mewajibkan pelaut-pelaut Indonesia mengantongi SID harus dipatuhi.

Bahkan aparat penyidik kriminal khusus Polda Metro Jaya sudah mengendus keterlibatan penjabat kemenhub dalam perkara pungli ini.

Di Tanah Air, pengurusan SID dilakukan secara berjenjang dan kolektif.

Pertama, biro jasa dan perusahaan penyalur tenaga kerja pelaut menyerahkan dokumen pengajuan SID ke Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).

Permohonan kemudian diteruskan KPI ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

Untuk dapat mengantongi SID, setiap pelaut dipungut biaya antara Rp350 ribu hingga Rp400 ribu.

Setelah lima tahun, masa berlaku SID berakhir dan para pelaut wajib mengurusnya kembali.

Menurut Rendy, mekanisme berjenjang pengurusan SID hanyalah akal-akalan regulator untuk menggelembungkan biaya.

Keberadaan KPI sebagai pintu perantara pengurusan kartu SID, sudah sering dipertanyakan pelaut karena tidak ada manfaatnya.

"Seharusnya, perusahaan jasa penyalur tenaga kerja kepelautan bisa langsung ke Hubla. Mengapa harus lewat KPI," imbuhnya.

Selain itu, Hubla tidak pernah menyosialisasikan besaran biaya resmi pengurusan SID.

Karena berada di posisi lemah, para pelaut tidak bisa menolak berapa pun pungutan biaya yang disodorkan kepada mereka.

Merujuk kepada jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, menurut data Kemenhub saat ini tercatat sedikitnya 378 ribu orang bekerja di berbagai kapal asing.

Dengan begitu, akumulasi biaya untuk pengurusan SID seluruh pelaut tersebut untuk satu periode masa berlaku berkisar antara Rp132,3 miliar sampai Rp151,2 miliar.

(Sru/T-1)

Komentar