Investigasi

YLKI Buka Pengaduan

Senin, 14 November 2016 05:31 WIB Penulis: Sru/Mhk/T-1

ANTARA/Rivan Awal Lingga

SUDAH lama pelaut menjadi lahan subur pungutan liar (liar).

Bila diakumulasikan, total biaya yang disetorkan seluruh pelaut Indonesia untuk bisa bekerja di kapal domestik maupun asing sangat fantastis, yakni mencapai triliunan rupiah.

Pungutan besar yang harus dibayar para pelaut ialah saat melengkapi berbagai macam sertifikat kepelautan.

Pengurusan sertifikat dimulai sebelum pelaut bekerja di kapal-kapal domestik.

"Sebelum bekerja menjadi anak buah kapal (ABK), seorang calon ABK lulusan SMA atau sederajat, pertama kali harus bekerja menjadi ABK di kapal-kapal domestik. Setelah minimal 6 bulan bekerja, barulah bisa melamar bekerja di kapal asing," cetus karyawan sebuah biro jasa penyalur tenaga kerja kepelautan, Ryantono, pekan lalu.

Sebelum dapat berlayar, seorang calon ABK minimal harus mengantongi tiga sertifikat.

Ketiga sertifikat itu ialah basic safety training (BST), medical first aid (MFA), serta proficiency in survival craft and rescue boat.

Untuk calon ABK, biaya yang dikenakan beragam, yaitu mulai Rp1,4 juta sampai Rp1,8 juta tergantung lembaga penyelenggara pelatihan.

Pelatihan BST diselenggarakan berbagai pihak, yakni pemerintah melalui sekolah pelayaran, BUMN seperti Pertamina, dan swasta.

Di Jakarta, lembaga swasta yang menyelenggarakan pelatihan ada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, dan Rawamangun, Jakarta Timur.

Untuk calon ABK pemula, training diadakan selama delapan hari kerja.

Pada akhir masa pelatihan, mereka menjalani ujian negara.

Setelah lulus ujian negara, calon ABK akan mendapat dua sertifikat.

Satu dari Kementerian Perhubungan dan satu lagi dari lembaga penyelenggara pelatihan.

Di sinilah timbul kejanggalan.

Selama masa pelatihan, pihak swasta penyelenggara pelatihan tidak pernah menghadirkan tim pengajar dari Kemenhub.

Mereka cuma mendapat materi pelajaran dari para pensiunan kapten kapal dan mantan pelaut senior.

Demikian pula saat menjalani ujian negara, tidak ada perwakilan dari Kemenhub yang datang menguji para calon ABK ataupun mengawasi pelaksanaan ujian.

"Anehnya, setelah dinyatakan lulus, mereka mendapat ijazah dari Kemenhub," papar Ryantono.

Merujuk pada statistik Kemenhub, saat ini jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di kapal domestik dan kapal asing sebanyak 600 ribu orang.

Bila dirata-ratakan setiap calon ABK membayar Rp1,4 juta untuk mendapatkan sertifikat BST, total dana yang terhimpun mencapai Rp840 miliar.

Itu baru dari sertifikat BST, belum termasuk biaya mendapatkan sertifikat MFA dan sertifikat proficiency in survival craft and rescue boat.

Secara terpisah, pelaut Suherman mengakui adanya akal-akalan dalam proses mendapatkan berbagai macam sertifikat kepelautan.

Dia mencontohkan revalidasi sertifikat BST.

Penyegaran sertifikasi

Kemenhub mewajibkan setiap lima tahun, ABK harus melakukan penyegaran sertifikat BST.

Revalidasi dapat dilakukan di tempat-tempat pelatihan yang diselenggarakan pihak swasta.

"Training untuk penyegaran BST dilaksanakan dalam satu hari kerja. Biaya yang saya bayar ke pihak penyelenggara sebesar Rp400 ribu," keluh Suherman.

Berdasarkan pengalamannya, pelaksanaan pelatihan penyegaran hanya formalitas.

Tidak ada hal baru yang diperoleh.

Demikian pula para pengajar, tidak secara serius memberikan materi, bahkan ujian negara terkesan hanya formalitas.

"Bagi lembaga penyelenggara, yang penting peserta membayar Rp400 ribu," lanjut Suherman.

Para pelaut tidak bisa menolak karena mereka membutuhkan sertifikat penyegaran BST agar bisa kembali bekerja di kapal.

Suherman sendiri mengantongi tujuh sertifikat.

Ketujuh sertifikat itu secara periodik direvalidasi sesuai ketentuan pemerintah Indonesia.

"Menurut saya, aturan pemerintah Indonesia terkait sertifikat pelaut sangat aneh dan terkesan mengada-ada," ucapnya sembari membandingkan dengan para pelaut asing.

Saat bekerja di kapal pesiar, rekan kerjanya asal Belanda mengungkapkan sertifikat pelaut asal Negeri Kincir Angin itu direvalidasi secara periodik setelah 15 tahun.

Tidak hanya itu, jumlah sertifikat pelaut yang diwajibkan pemerintah Belanda tidak sebanyak yang diharuskan Kemenhub Indonesia.

"Jabatan dan peringkat saya sama dengan rekan kerja dari Belanda itu. Pemerintahnya hanya mewajibkan dia memiliki empat sertifikat, tapi saya harus mengantongi tujuh sertifikat sesuai ketentuan Kemenhub," pungkasnya.

Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan pungli bukan hanya terjadi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, namun di semua direktorat dan sudah berlangsung lama.

Pungli tetap berlangsung meski kini sudah menggunakan sistem online karena hubungan antara pihak luar dan pihak dalam Kemenhub sudah terjalin dekat.

Kemenhub terkesan sungkan bertindak tegas karena pemberantasan pungli merupakan kewenangan kepolisian.

"Selama ini tim pengawas hanya melakukan audit dan tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Karena itu kami bekerja sama dengan kepolisian, YLKI dan ICW," ujarnya.

Lewat kerja sama dengan kepolisian, YLKI, serta ICW, terbukti tim berhasil menangkap tangan tiga PNS Kemenhub yakni Kepala Seksi bidang Registrasi Kebangsaan Meizy, Kepala Seksi Perizinan Abdul Rosyid, serta staf Edi Sudarmono.

"Sekarang ini kami tengah mencari dan meneliti apakah masih ada celah untuk berbuat pungli. Sebab kami sudah merombak sistem dengan desentralisasi, pengawasan ketat, maupun mencari langsung laporan dari masyarakat, bahkan kapal pun harus mendaftar lewat online," imbuh Bambang.

Mendukung upaya Kemenhub memberantas pungli, Ketua YLKI Tulus Abadi menyatakan pihaknya akan membuka pengaduan dari masyarakat, baik secara terbuka maupun tertutup.

Selanjutnya pengaduan akan ditindaklanjuti secara administratif maupun pidana.

"Data yang masuk akan kami verifikasi," ucapnya.

Komentar