Investigasi

Kota Baru Berbasis Kereta Api

Senin, 24 October 2016 08:15 WIB Penulis: Sru/T-1

Foto dari udara menunjukkan salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, DKI Jakarta, Sabtu (23/7). -- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

PULAU reklamasi yang direncanakan pada 1995 ini dibangun berlandaskan aturan ketat pembangunan kota yang ideal. Penataan lahan ke-17 pulau dibuat dengan konsep ramah lingkungan dan mandiri.
Zona hunian diatur sedemikian rupa pada posisi horizontal atau vertikal, begitu juga dengan pelabuhan, industri, hingga pengelolaan limbah, telah dirancang sangat baik.

Pakar Rancang Kota dan Urban Desainer Woerjantari Kartidjo mengatakan sejak awal sudah dibuat garis tegas bahwa pembangunan 17 pulau tidak boleh membebankan darat­an Jakarta; baik sumber daya manusia, pengolahan limbah, hingga ketersediaan air.

“Itu sudah syarat mutlak bahwa reklamasi pulau tidak boleh membebankan Jakarta. Seperti pengolahan limbah tidak bisa dibuang atau dibebankan ke daratan Jakarta. Kebutuhan air juga seperti itu, tidak boleh menggunakan air Jakarta, harus memiliki persediaan air sendiri,” ujarnya, pekan lalu.

Perempuan yang akrab disapa Ririn itu menuturkan penambah­an daratan di pulau harus bisa menjawab masalah daratan Jakarta selama ini. Salah satunya penempatan kawasan industri dan pengembangannya yang ditempatkan di satu kawasan pulau sehingga tidak menghilangkan areal lainnya seperti areal persawahan.

“Pembangunan pulau harus memberikan kemaslahatan bagi semua orang, bukan seke­lompok orang saja. Jadi tidak bisa mengambil tanah sawah. Sawah harus tetap biarkan jadi sawah. Sama seperti pelabuhan, harus ada pergudangan dan ini dipindahkan sebagian ke subkawasan timur. Kualitasnya harus lebih bagus daripada daratan jika mau membangun kota,” tutur Ririn.

Subkawasan barat yang diperuntukkan bagi hunian dibangun dengan memprioritaskan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) serta lingkungan bebas kendaraan pribadi. Persentase RTH ditetapkan 30% dan RTB 5% yang diwajibkan untuk semua pulau tanpa kecuali.

“RTB danau dan sungai kecil dibutuhkan untuk pengolahan air baku. Pada saatnya air danau akan matang menjadi air tawar. Karena tidak diperboleh­kan untuk mengebor, warga akan mengambil dari air danau karena dari tempat lain hanya ada air asin,” terangnya.

Pembangunan kota baru reklamasi menggunakan transportasi berbasis kereta api. Sungai kecil yang dibangun juga dimanfaatkan sebagai tranportasi yang terintergasi dengan berbagai fasilitas publik antarpulau.

Dalam desain kota, pembangunan transprotasi berbasis rel diwajibkan untuk kota dengan jumlah penduduk lebih satu juta jiwa. “Jadi nantinya tidak ada orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Semua harus menggunakan angkutan umum berbasis rel dan kapal kecil di sungai.”

Ririn mengisahkan, dulu di Jakarta sudah tersedia rel kereta api yang banyak, tapi kemudian dibongkar dan diganti jalan. Padahal, kota di atas satu juta jiwa sudah harus punya MRT (mass rapid transit).

Dosen ITB yang juga tim pengkaji reklamasi itu lebih jauh menjelaskan setiap subkawasan harus menyediakan utilitas 10%-15% serta fasilitas publik dan sosial 5%. Angka itu belum ditambah dengan kewajiban pengembang menyediakan 15% lahan untuk fasilitas publik lainnya.

“Pengusaha tentu tidak mau rugi. Ia akan bangun apartemen. Tapi, ia juga diberi kewajiban membuat rumah susun. Jalan dibuat secukupnya, tapi pedestrian dibuat lebar. Idealisme sebuah kota benar-benar diwujudkan di tempat tersebut. Nanti kita lihat seperti apa kota yang enak itu, lebih nyaman, aksesibilitas transportasinya lebih mudah dan enak,” imbuhnya.

Pembangunan transportasi yang mudah diakses dan nyaman sudah siap terintergrasi dengan MRT. “Intinya, orang masuk ke pulau reklamasi menggunakan kereta. Penghubung satu pulau ke pulau lain lewat stasiun ke stasiun lain dan perjalanan juga bisa menggunakan transportasi air,” tandas Ririn. (Sru/T-1)

Komentar