Investigasi

Mengkritisi tanpa Memahami Substansi

Senin, 10 October 2016 06:39 WIB Penulis: Sru/Mhk/T-1

Aktivitas proyek pembangunan Pulau G kawasan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Selasa (12/4). -- MI/Arya Manggala

SEKALIPUN reklamasi sudah berkekuatan hukum tetap, upaya untuk menggagalkan itu masih tetap berjalan. Koordinator Government Policy Observers Martyn Herlambang menilai upaya pihak-pihak tertentu menggagalkan reklamasi Teluk Jakarta sudah jauh keluar dari substansi masalah.

Baginya, perdebatan reklamasi sudah dipaksakan menjadi konsumsi publik dengan mengabaikan sejarah kenapa reklamasi dibutuhkan untuk pembangunan Kota Jakarta.

“Sudah tidak menarik melihat perdebatan reklamasi seperti saat ini. Semua orang bicara reklamasi, tapi tidak dalam kapasitasnya berteori tentang itu. Bicara reklamasi Teluk Jakarta jangan dilepaskan dari sejarah masa lalu mengapa keppres tentang reklamasi dikeluarkan pemerintah pusat,” ujar Martyn, Rabu (5/10) di Jakarta.

Ia mengingatkan melihat reklamasi tidak boleh sepotong-sepotong dengan mengacu kepada kenyataan saat ini ketika reklamasi ramai diperdebatkan. Akhirnya yang terjadi ialah distorsi sejarah mengapa reklamasi diperlukan.

Menurutnya, reklamasi Teluk Jakarta berangkat dari kesadaran pemerintah pusat saat itu untuk mencari solusi komprehensif guna mengatasi masalah Ibu Kota. Masalah itu termasuk revitalisasi Teluk Jakarta yang semakin tercemar dan upaya pemekaran wilayah Ibu Kota yang luas wilayahnya terbatas. Dari situlah keluar Keppres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Jika perdebatan tentang reklamasi hanya melihat pada kenyataan saat ini, tentu tidak fair karena melupakan sejarah panjang yang sudah mengatur kenapa reklamasi itu dibutuhkan. Pemerintah tentu lebih tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh sebuah wilayah dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mencarikan solusi,” kata Martyn.

Ia mengingatkan, bagaimana jadinya nasib pembangunan bangsa ini ke depan jika semua orang mengkritisi tanpa memahami substansi kebutuhan dan tidak mengenali masalah secara detail.

Ia mencurigai reklamasi sengaja ‘digoreng’ pihak tertentu untuk memanfaatkan isu terkait dengan kepentingan politik menjelang pilkada DKI.

“Pemerintah sudah memberikan penjelasan terkait dengan ketakutan masyarakat atas dampak reklamasi. Pemerintah sudah mengoordinasikan bersama pengembang untuk melakukan kajian ilmiah demi keamanan proyek. Menurut (Menko Maritim) Pak Luhut (Pandjaitan), semuanya sudah clear. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring isu ini untuk kepentingan politik menjelang pilkada DKI,” paparnya.

Martyn mengimbau sebaiknya pemerintah tetap berjalan dalam koridor yang telah disepakati. Jika keputusan tersebut sudah sesuai dengan aturan main, kenapa harus memperlambat proyek yang merupakan solusi atas berbagai permasalahan termasuk penyediaan air bersih?

“Jika pemerintah sudah yakin proyek ini clear, sebaik­nya jalankan saja. Pada saat bersamaan terus berikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan urgensi reklamasi bagi penataan Kota Jakarta. Jika diperlukan, pemerintah dapat mengundang penolak reklamasi untuk duduk satu meja agar mereka paham betul alasan pemerintah,” imbuhnya.

Usul tersebut ditanggapi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi publik di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 Oktober lalu.

Dia mengatakan pemerintah sedang menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang akan menjadi acuan pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta. “Kami targetkan KLHS ini akan selesai bersamaan dengan kajian Bappenas,” paparnya.

KLHS ini dibutuhkan sebagai dasar bagi kelanjutan proyek reklamasi lantaran pemerintah akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika harus membuat undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan proyek pengembangan kawasan Jakarta Utara ini. “KLHS jadi instrumen solusi untuk menjadi dasar bagi pelaksanaan reklamasi,” tegas Siti.

Siti mengakui pemerintah semestinya menjadi simpul negosiasi yang baik dalam setiap persoalan, termasuk reklamasi. Sayangnya, pemerintah belum optimal melaksanakan fungsi itu. (Sru/Mhk/T-1)

Komentar