Sosok

Menjelajah Dunia demi Anak-Anak

Kamis, 18 August 2016 07:00 WIB Penulis: Puji Santoso

MI/Puji Santoso

DUNIA anak yang seharusnya ceria dan menyenangkan tidak dapat dirasakan anak-anak telantar. Tidak ingin masa depan mereka suram, Ahmad Taufan Damanik, 51, berupaya memperbaikinya.

Sejak aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara (FISIP USU) dan Senat Mahasiswa (Sema) pada 1983, Topan--panggilan akrab Taufan--sudah tertarik pada dunia anak-anak, terutama anak-anak jalanan.

Bersama rekan satu angkatannya di kampus, Hendri Saragih (Presiden Petani Sedunia), Taufan mulai aktif mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperhatikan soal anak-anak jalanan dan anak tunawisma di Kota Medan.

Dengan bendera LSM yang dipimpinnya, yakni Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Topan sudah mulai berkiprah menangani anak-anak yang menjadi tunawisma di pinggir-pinggir jalan di Kota Medan.

Bahkan, sekitar 1987, ia sempat ikut mendirikan sekolah informal yang menumpang masjid di kawasan bantaran Sungai Babura di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatra Utara.

"Banyak anak orang miskin yang ikut dalam sekolah itu. Namun, sekolah itu tidak bertahan lama karena anak-anak sudah banyak yang ikut mencari nafkah bersama orangtua mereka," kenang Topan kepada <>Media Indonesia di kediamannya di kawasan Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatra Utara, belum lama ini.

Tidak hanya di dalam negeri, banyak forum internasional yang membahas masalah kesejahteraan dan hak-hak anak. "Akan tetapi, ya, begitulah. Sampai saat ini nasib anak-anak tidak mampu di seluruh dunia masih memprihatinkan, terutama di negara-negara ASEAN. Di Indonesia apalagi masih buruk. Belum lagi adanya hambatan dari beberapa anggota ASEAN tentang sudut pandang menyelamatkan nasib anak-anak," kata dia.

Itu seperti kasus kekerasan etnik di Myanmar belum lama ini. Negara-negara ASEAN kesulitan menyepakati standard performance dalam menangani masalah anak-anak yang terimbas oleh kekerasan dan konflik sosial.

"Kita ini sesungguhnya membutuhkan standard performance untuk perlindungan anak di negara ASEAN. Kita butuh sebuah sistem manajemen dan sistem pelayanan agar semua negara ASEAN dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat sistem pelayanan anak di negara masing-masing."

Standardisasi
Sayangnya, saat ingin membuat aturan sistem perlindungan anak di ASEAN, ia mendapatkan tentangan dari negara lain. "Alasan mereka khawatir base line itu akan mengkritisi negara yang bersangkutan," ujar Topan.

Topan mencontohkan Myanmar, saat pembahasan tentang kasus kekerasan terhadap anak. Perwakilan Myanmar keberatan kasus itu dibahas di tingkat ASEAN. "Alasan mereka tidak mau dicampuri. Padahal, kita tahu kebijakan tentang perlindungan anak di negara mereka belum tentu baik. Satu lagi contonya ialah kasus anak-anak dalam konflik bersenjata. Itu kan faktanya ada di negara ASEAN," ujar Topan.

Menurutnya, standard performance itu sudah mendesak dibentuk negara-negara ASEAN mengingat kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. "Standard performance itu mengacu kepada sistem perlindungan anak negara-negara ASEAN," ujarnya.

Dalam pertemuan di Chiang Mai, Thailand, beberapa waktu lalu, Singapura dan Myanmar menolak untuk menyepakati dan menyelesaikan standard performance.

"Akhirnya kita capek menemukan apa yang menjadi kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sistem perlindungan anak," ujarnya.

Bagi Topan, kasus itu menjadi tantangan tersendiri. Dia mengaku tidak kapok memperjuangkan sistem perlindungan anak yang dibahas di dalam forum-forum internasional, baik di negara-negara ASEAN maupun di Eropa. Dia melihat kasus anak-anak sampai sekarang ini sudah sangat multidimensional.

"Kalau dulu kita masih kanak-kanak sampai remaja, jika suka dengan seorang perempuan di kelas saja sudah <>disorakin kawan-kawan kita. Namun saat ini kasus anak-anak sudah tidak masuk di akal kita. Misalnya, di Medan ada kasus anak SMA yang menjadi broker dengan menjual anak untuk dijadikan pemuas seks laki-laki. Mereka sangat tega menjerumuskan temannya sesama anak-anak SMA. Kasus-kasus seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kita semua," papar Topan.

Jadi, tambahnya, penanganannya pun tidak boleh setengah-setengah. Semua negara harus ikut bahu-membahu untuk ikut memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan kaum anak. (M-4)

Biodata

Nama : Ahmad Taufan Damanik
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 29 Juni 1965
Istri : Sri Eni Purnamawati
Anak : 1. Aisyah Mutiara Langit Biru Damanik, 21 (FK USU)
2. Guntur Mahardika Iman Mohammad Damanik, 19 (Arsitektur ITB)

Pendidikan Formal:
1. 2004 lulus University of Essex - Inggris, Filsafat Politik
2. 1987 lulus FISIP USU (Ilmu Komunikasi) - Medan
3. 1983 lulus SMAN 2 Pematang Siantar

Pekerjaan:
1. 2014-2019 Anggota Dewan Riset Daerah Sumatra Utara
2. 2014-2017 Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi
3. 2013-kini Komisioner/Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of the Women and Children (ACWC)
4. 2012-kini Konsultan/Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah
5. 2012-kini Pengajar pada Pascasarjana Sosiologi USU

Organisasi:
1. 2010-sekarang Pendiri dan Pengurus Nasional Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
2. 2008-sekarang Wakil Ketua Umum Ikatan Keluarga Islam Simalungun, Sumatra Utara (Ikeis)
3. 2008-2011 Dewan Pakar KAHMI Medan
4. 2011-2014 Dewan Pakar KAHMI Sumut
5. Anggota Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumatra Utara 2015-sekarang

Pembicara seminar/konferensi:
1. Mei 2016 Pembicara pada ASEAN Consultation on Creating an Enabling Environment for Children to Participate in Decision Making Process, Manila, Filipina
2. Februari 2016 Pembicara pada ASEAN Economic Pillar and Children Rights, AICHR-ACWC, Bangkok
3. Mei 2015 Pembicara pada AICHR Dialogue tentang Human Rights and ASEAN Socio Cultural Community-2025 Attendant Document, Jakarta
4. April 2015 Pembicara pada Asia Pacific Council on Juvenile Justice tentang Indonesia Legal Reform on Juvenile Justice, Phuket, Thailand
5. April 2015 Pembicara pada Regional Child Protection and Advocacy Network Annual Meeting, World Vision tentang Child Rights Protection in ASEAN and The Role of Civil Society di Kathmandu, Nepal

Komentar