Polkam dan HAM

Mayoritas Masyarakat Tolak Revisi UU KPK

Selasa, 9 February 2016 06:08 WIB Penulis: MI/Cahya Mulyana

MI/Susanto

PEMBAHASAN draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kini tengah berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Seluruh komponen bangsa berharap draf revisi itu tidak melenceng dari semangat pemberantasan korupsi yang tergolong tindak pidana luar biasa sebagaimana halnya terorisme dan narkotika. Demikian hasil survei yang dilakukan Indikator terhadap 1.550 responden di 34 provinsi, 18-29 Januari 2016.

"Sebanyak 54,4% responden dengan berbagai latar belakang politik, ekonomi, dan sosial menyatakan revisi UU KPK melemahkan KPK. Mereka aware terhadap revisi UU KPK dan menganggap itu pelemahan sehingga menolak. DPR, partai politik, dan Presiden tidak memiliki legitimasi kuat untuk melanjutkan," kata peneliti senior Indikator, Hendro Prasetyo, dalam seminar Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi di Jakarta, (8/2).

Sebagian besar responden (83,9%), lanjut Hendro, juga tegas menolak revisi UU KPK karena akan membatasi kewenangan lembaga antirasywah itu untuk melakukan penyadapan. Responden dari seluruh Indonesia itu mengakui saat ini KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan 79,6%, disusul lembaga kepresidenan 79,2%, kepolisian 68,9%, pengadilan 57,9%, DPR 48,5%, dan partai politik 39,2%. Menurut Hendro, Presiden yang meraih tingkat kepercayaan tertinggi sejak dilantik, yaitu dari 67% dari awalnya 62% mempunyai modal besar untuk mengikuti keinginan masyarakat.

"Penolakan terhadap revisi UU KPK memengaruhi kepuasan (approval rate) terhadap Presiden Joko Widodo." Raihan survei lain mengungkapkan penolakan masyarakat terhadap isu RUU KPK memengaruhi tingkat kepercayaan DPR. Jika pada survei Januari 2015 DPR meraih 59,2%, kini setelah ada isu revisi UU KPK anjlok menjadi 48,5%. "Responden yang mengetahui revisi UU KPK tidak memercayai DPR. Bila diabaikan, trust terhadap DPR dan partai politik semakin turun," ujar Hendro.

Dukungan politik
Di sisi lain, Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Publik dan Media Johan Budi menegaskan pemerintah akan menarik diri bila perubahan UU KPK bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi serta KPK. "Sikap Presiden jelas, revisi tidak melemahkan KPK." Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bahkan menegaskan pihaknya tidak akan menghadiri pembahasan revisi UU KPK di Baleg DPR. "Kalau ada perubahan draf, mungkin akan dipertimbangkan. Untuk sementara, tidak ada di draf itu yang disetujui (oleh pimpinan KPK)."

Sementara itu, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menambahkan, Presiden harus berhati-hati terhadap isu pemberantasan korupsi dan KPK.
"Partai pengusungnya juga harus hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi buruk yang berdampak pada dukungan politik. Selama ini, yang jadi jubir revisi UU KPK ialah PDIP. Kalau tekanan penolakan revisi terus terjadi, bukan mustahil PDIP dipersepsikan sebagai partai yang melahirkan dan mematikan KPK."

Hal yang sama juga diungkapkan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. "Saya katakan korupsi bukan isu ecek-ecek, tapi sesuatu yang bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah." Akan tetapi, anggota DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait berkeyakinan KPK masih dipercaya publik. "Tetapi KPK harus ada sinergitas. Saya enggak pernah dengar anggota DPR mau melemahkan KPK." (X-4)

Komentar