Ekonomi

Pemerintah Mulai Benahi Data Pertanian

Rabu, 14 February 2018 15:20 WIB Penulis: Andhika Prasetyo

ANTARA

DATA pertanian dan pangan yang masih amburadul kerap menciptakan kekisruhan setiap kali pemerintah mengambil kebijakan. Kebijakan yang diputuskan bisa menjadi tidak tepat karena data yang disuguhkan, terutama terkait produksi oleh Kementerian Pertanian, tidak valid dan bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Seperti importasi beras tahun ini. Langkah tersebut dianggap tidak tepat karena sudah terlalu terlambat. Kementan mengklaim beras surplus dan aman hingga awal tahun, tetapi kenyataannya stok menipis dan mengakibatkan harga komoditas pangan itu melonjak hingga Rp12.000 per kilogram (kg) di pasar.

Belajar dari hal tersebut, pemerintah tidak mau lagi kecolongan. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian telah bergerak dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan sistem yang lebih valid dan akurat dengan memaksimalkan pencitraan satelit.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah menyatakan dengan sistem tersebut, pemerintah akan mengetahui usia tanaman padi sehingga waktu panen raya dapat diprediksi dengan akurat. Luasan lahan yang akan dipanen pun akan terdeteksi dengan tepat.

"Sistem ini membuat semua hal menjadi pasti. Tahu kapan harus tanam, kapan panen. Kalau kita bisa lihat gambaran seperti itu, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan tepat," ujar Musdalifah di Jakarta, Rabu (14/2).

Penggunaan citra satelit untuk memantau sektor pertanian sedianya sudah sejak lama dilakukan tetapi sayangnya hal itu tidak dilakukan dengan optimal.

"Sekarang kita pelajari lebih jauh. Nanti juga akan dikaitkan dengan data pertanian BPS yang akan dirilis Agustus," paparnya.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Nurwadjedi mengungkapkan pihaknya akan memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki yakni penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data valid dan real time akan kondisi pertanian padi di lapangan.

Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah memperbaiki data luas sawah di seluruh Indonesia dengan didasarkan pada data yang disuguhkan Kementan selama ini. Hingga akhir Februari, Nurwadjedi menargetkan pendataan di seluruh provinsi yang menjadi sentral padi yakni Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Bali dan seluruh provinsi di Jawa sudah rampung dan dapat dijalankan pada awal Maret mendatang.

"Kami bergerak cepat. Ini harus dilakukan supaya data pangan ada kepastian, tidak berbeda-beda, dan dengan teknologi yang bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dengan tingkat akurasi 85%, Nurwadjedi mengaku pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan citra satelit saja. BIG juga akan menyebar para petugas untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memperkuat laporan data yang sudah didapat.

Sistem tersebut nantinya akan memonitor fase tumbuh tanaman padi dan melaporkan data-data teranyar di lapangan setiap dua hari sekali.

"Setelah sistem sempurna, nanti akan diserahkan kepada BPS karena kami bekerja sama untuk satu pintu data pertanian," tandasnya. (OL-6)

Komentar